Democratic Policing, Tuntunan Polisi di Alam Demokrasi

Oleh: Irjen Pol Sam Budigusdian, MH

Democratic policing atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia di antaranya diartikan sebagai  pemolisian demokratis. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa perkaranya  sehingga tugas polisi dipasangkan atau dikaitkan dengan demokrasi. Democratic policing merupakan paradigma kekinian berkenaan dengan tugas dan tangggung jawab polisi di dalam masyarakat yang dilayaninya.

Demokrasi adalah merupakan instrumen yang dipakai mayoritas bangsa-bangsa di dunia, menjadi tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Sekarang ini, hanya segelintir negara di dunia, yang menolak demokrasi sebagai mekanisme dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, dalam memilih pemimpin pemerintahan dan dalam mengelola organisasi pemerintahan.

Dengan paradigma seperti itu, Polri dalam memaknai tugas dan fungsinya, tentu saja tidak bisa disamakan lagi dengan apa yang dilakukannya pada lima atau sepuluh tahun yang lalu, apalagi dikonversi seperti pada era Orde Baru, dimana Polri saat itu menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kapolri Jenderal Polisi Prof. Dr H Muhammad Tito Karnaian, telah memberikan pengarahan secara lengkap tentang bagaimana Polri memainkan tugas dan fungsinya sekarang ini.

Di media sosial ada yang Kepo —pinjam istilah yang tren di Medsos— yang mempertanyakan, kenapa aparat Polri sekarang ini kok mengurus stabilitas harga bahan pokok. Polri terkesan campur tangan dalam urusan kegiatan pasar atau perdagangan.

Pertanyaan atau kegelisahan di media sosial itu bagus. Artinya di sini Polri harus menjelaskan, mengapa polisi sampai ikut mengurus soal bawang merah, bawang putih, stok beras, minyak gorang dan lainnya itu. Semua itu tidak lain adalah sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan prinsip-prinsip dalam democratic policing.

Polisi bukan hanya bertugas melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dulu kita kenal, tetapi juga bertugas untuk memastikan bagaimana masyarakat terlindungi hak-hak dalam ekonomi, sosial  dan budaya (ECOSOSC). Polisi harus bisa menjamin bahwa masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan bahan pokok sebagai bagian dari hak mereka untuk hidup.

Oleh karena itu, jika ada oknum pengusaha yang bermain kotor, misalkan dengan menimbun barang, untuk memainkan pasar seolah-olah stok menipis, sehingga harga barang kebutuhan tersebut dapat dipaksa naik begitu sebagian disuplai ke pasar, maka polisi harus menindaknya secara pro justicia atau ditindak secara hukum.

Mengapa polisi juga harus melindungi kelompok minoritas, suku atau agama tertentu di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, karena memang sudah seharusnya begitu. Polri menjalankan konvenan PBB mengenai hak ECOSOC tersebut, karena Indonesia sudah meratifikasinya.

Mengapa masyarakat dari Jawa, Bali, Maluku, Sulawesi dan dari wilayah pulau atau provinsi lain boleh datang untuk mencari penghidupan di Batam atau pulau-pulau lain di wilayah Kepulauan Riau, juga tak lain sebagai pelaksanaan hak-hak ECOSOC tersebut. Polisi harus mencegah adanya intimidasi atau tidak kekerasan (baik bersifat verbal maupun fisik), kepada warga Indonesia dari manapun yang bekerja di wilayah ini.

Tegasnya, urusan tugas dan tanggung jawab Polri, bukan hanya masalah hitam-putihnya keamanan, tetapi cakupanya  luas sebagaimana dapat digambarkan dalam contoh tersebut. Polisi juga bertugas memberi keamanan dan kenyamanan berusaha bagi  kalangan pengusaha, baik domestik maupun pengusaha asing. Hal ini karena, pelayanan seperti itu akan memberi dampak ikutan posituf yang berantai, termasuk pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan sumbangan ke pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekarang ini perlu kita pikirkan bersama, bagaimana pengusaha domestik dan asing, tertarik untuk memanamkan modalnya di Kepri, bukan memilih Vietnam, Myanmar atau negara yang lainnya. Iklim keamanan yang kondusif, yang ini tidak bisa terwujud semata-mata dari kerja aparat Polri, melainkan bahu-membahu semua komponen atau stake holder di sini.

Dengan wilayah kepulauan seperti ini, tugas pengamanannya Kepri  berbeda karakternya dengan wilayah daratan seperti Polda-Polda yang wilayahnya mayoritas darat. Selain kerjasama dengan seluruh unsur masyarakat bahari, tentu dibutuhkan kerjasam dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Hal ini penting, agar pintu-pintu masuk di  perairan yang ada, tidak disalahgunakan oleh siapa pun untuk menganggu keamanan wilayah Kepri khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Catatanan:

Naskah ini diadaptasi dari pidato pembukaan FGD Democratic Policing

 

 

Leave a Reply