This post has already been read 4 times!

PENGGUNAAN mata uang kripto (cryptocurrency) di Indonesia turun drastis, baik oleh kalangan investor pengguna maupun  pemilik mata uang virtual  menyusul larangan yang dikeluarkan  Bank Indonesia pada awal tahun 2018 ini.

Menurut Kepala Grup Pengaturan dan Perizinan Sistem Pembayaran (DKSP) BI Ida Nuryanti, berdasarkan data yang diperolehnya, jumlah investor cryptocurrency turun dari 1,14 juta orang menjadi sekitar 300.000 orang.
Hal  itu  merupakan dampak dari kesadaran para investor terhadap risiko besar yang dikandung oleh mata uang virtual tersebut.

“Penurunan drastis itu terjadi sejak awal tahun BI keluarkan keputusan bahwa virtual currency termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah,” katanya seperti dikutip Bisnis, Kamis (5/4/2018).

Otoritas moneter Indonesia pada 18 Januari 2018 lalu,  menyatakan bahwa penggunaan mata uang virtual  bertentangan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.  UU tersebut menyebutkan, bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.

Sekalipun  telah mengalami penurunan jumlah investor di Indonesia, bank sentral  tidak akan mengendurkan pengawasannya kepada para individu atau institusi yang melakukan transaksi menggunakan cryptocurrency.

Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan, otoritas tidak akan berpikir dua kali untuk menindak tegas pengguna cryptocurency di Indonesia sebagai alat pembayaran atau investasi.

Menurutnya, penggunaan mata uang virtual tersebut sudah sangat terbatas di Tanah Air. Pasalnya, saat ini tidak ada lembaga keuangan yang mengakomodir penggunaan mata uang virtual tersebut.

Terkait rencana BI untuk mengadopsi teknologi blockchain, Agusman menyebutkan, proses kajian masih terus dilakukan oleh otoritas. Proses tersebut masih membutuhkan waktu yang relatif panjang, terutama dalam pengkajian aspek risiko dari teknologi itu.

Terpisah, negara-negara anggota Group of 20 (G20) hingga saat ini belum dapat memberikan keputusan spesifik mengenai regulasi mata uang virtual. Para pembuat kebijakan di berbagai belahan dunia, sejatinya telah mendesak adanya kesepakatan dan regulasi internasional mengenai mata uang virtual.

Para menteri keuangan dan sentral bank dari G20 dalam pertemuan di Buenos Aires pada Maret lalu mengatakan bahwa mata uang virtual tidak akan mengancam stabilitas keuangan. Akan tetapi, mereka menilai aset itu masih rentan dan dapat digunakan untuk praktik pencucian uang atau terorisme.

Berdasarkan data dari coinmarketcap.com pada Kamis (5/4), nilai tukar mata uang virtual dengan kapitalisasi terbesar di dunia, yakni Bitcoin berada pada level US$6.873. Nilai tersebut melorot tajam dari level tertingginya pada 2017 lalu, dengan menembus US$20.000.***

Categories: CRYPTOCURRENCIES