Ekspor Indonesia tahun 2017 mencapai US $168,7 miliar

JAKARTA, Monasnews – Total ekspor Indonesia pada 2017 mencapai 168,7 miliar dolar AS, naik tajam hampir 20% (di level 19,8 persen) secara tahun ke tahun (year of year / YoY), jauh di atas target pertumbuhan 5,6 persen, kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam rapat kerja Kementerian Perdagangan 2018 di Istana Negara Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Pembukaan Rapat Kerja Kemendag itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri Kabinet kerja serta beberapa pengusaha nasional.

Menurut Enggartiasto, peningkatan ekspor ini didukung oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 15,8 persen yoy dan ekspor Migas sebesar 20,1 persen.

Mendag mengungkapkan pihaknya telah melakukan strategi peningkatan ekspor dan juga reorientasi tugas para pejabat perwakilan perdagangan di luar negeri.

“Bukan hanya sebagai goverment agent tapi juga business agent dan marketing agent,” kata Enggar.

Terkait perluasana pasar non tradisional, kata Enggar, pihaknya telah melakukan misi dagang ke Afrika Selatan, Nigeria, Mesir, Rusia, dann Chilli dengan total transaksi lebih dari 264,7 juta dolar atau lebih dari 3,57 triliun rupiah.

“Nilai ekspor non migas ke pasar non tradisional seperti Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah dan Asia Selatan juga tumbuh positif pada tahun 2017,” tuturnya.

Enggar juga mengungkapkan momentum yang baik itu berlanjut ke awal 2018 disaat dirinya mendampingi Presiden melakukan lawatan ke lima negara Asia Selatan.

“Saat mendapat kesempatan mendampingi bapak Presiden mengunjungi negara-negara di wilayah Asia Selatan, yaitu Srilanka, India, Pakistan dan Bangladesh. Selain mempercepat proses perundingan internasional dengan negara-negara tersebut, kami melakukan misi dagang ke India dengan potensi transaksi 2,16 miliar dolar atau Rp28,6 triliun dan ke Pakistan sebesar 115,02 juta dolar AS atau senilai Rp1,52 triliun,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, di sektor energi pihaknya telah menandatangani perjanjian ekspor LNG ke Pakistan dan Bangladesh dengan total nilai sebesar 10 miliar dolar AS atau senilai Rp13,5 trilun.

“India, Pakistan dan Bangladesh adalah 10 besar penyumbang surplus neraca perdagangan Indonesia,” ujarnya.

Enggar juga mengungkapkan setelah kunjungan dari India, dan terutama Pakistan dan Bangladesh mengundang dan mengharapkan berbagai produk-produk Indonesia agar segera masuk ke negara tersebut.

Mendag juga mengatakan promosi dengan penyelenggaraan proyek expo Indonesia ke 32 tahun 2017 di lokasi yang lebih “representative”, tanpa menggunakan dana APBN dengan nilai transaksi dagang diperoleh mencapai 1,4 miliar dolar AS atau lebih tinggi 44 persen dibandingkan tahun lalu dengan jumlah pengunjung lebih dari 27.000 orang.

“Terobosan sepertinya akan terus kami lakukan di tahun-tahun mendatang,” ucap Enggar.

Mendag juga menyampaikan bahwa pihaknya juga berhasil menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dengan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri.

Enggar menyebut inflasi 2017 tercatat tercatat cukup rendah sebesar 3,6 persen dengan angka inflasi bahan makanan sekitar 1,3 persen atau turun tajam dibandingkan dengan inflasi bahan makanan tahun sebelumnya sebesar 5,7 persen.

“Angka inflasi bahan makanan adalah terendah dan paling terkendali selama lima tahun terakhir,” katanya.

Sedangkan untuk pembangunan dan revitalisasi 5.000 pasar rakyat selama periode 2014-2019, Kementerian Perdagangan sudah membangun dan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 2.715 pasar.

Dia berjanji akan bekerja sikap untuk menuntaskan sisa 2.285 unit hingga 2019.

Selain capaian kinerja tersebut, kata Enggar, pihaknya selama tahun 2017 juga telah melakukan langkah-langkah sesuai arahan bapak pPresiden pada pembukaan Raker tahun lalu.

“Untuk memberikan informasi harga pangan yang akurat Kementerian Perdagangan telah membuat sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok yang menjadi acuan informasi harga pangan secara `online` dan `real time`,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan bahwa sistem ini berisi informasi rata-rata harga 19 kebutuhan pokok dan sembilan barang penting di 34 ibu kota provinsi.

“Kami juga akan menerapkan sistem negeri ini sebagai indikator-indikator yang transparan sehingga memperjelas pengaturan ketersediaan barang pokok,” kata Enggar.

Leave a Reply