This post has already been read 2 times!

JAKARTA, Monasnews – Menyusul sejumlah kecelakaan kerja di sektor konstruksi, khususnya pekerjaan konstruksi layang, pemerintah memutuskan untuk melakukan moratorium.

Menurut Komite Keselamatan Konstruksi, langkah moratorium itu dilakukan dengan mengirimkan  surat edaran penghentian sementara pembangunan proyek infrastruktur berbasis layang atau elevated, yang Kamis (22/2/2018) hari ini  akan diedarkan.

Kepala Komite Keselamatan Konstruksi Rakyat Syarif Burhanuddin menjelaskan,  Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menandatangani surat edaran tersebut. Surat  tersebut akan diedarkan hari ini  kepada kontraktor.

Menteri PUPR dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/2) sore. (Foto: Humas Sekab/Jay).

Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menyebutkan,  instruksi lisan yang telah disampaikan  Menteri PUPR,  ditindaklanjuti dalam bentuk surat edaran dimaksud.

Sekalipun  surat menteri belum terbit, namun  instruksi terkait dengan penghentian sementara pekerjaan layang, sudah mulai berlaku di lapangan sejak Selasa.

Pada Selasa,   Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, sepakat untuk menghentikan sementara seluruh pekerjaan konstruksi yang berbentuk melayang.

Instruksi tersebut dimaksudkan untuk menata kembali kesiapan badan usaha jalan tol dalam mendukung pembangunan yang berbasis keselamatan kerja setelah terjadinya 14 kasus kecelakaan konstruksi dalam waktu 6 bulan terakhir.

Kecelakaan kerja di sektor konstruksi jalan layang, kembali terjadi pada  Selasa (20/2/2018) dini hari,  yakni pada pengerjaan jalan tol Bekasi—Cawang—Kampung Melayu yang digarap PT Waskita Karya Tbk. Inilah yang  memicu pemerintah mengambil tindakan tegas berupa penghentian sementara seluruh pekerjaan konstruksi layang di Tanah Air.***

Categories: INFRASTRUKTUR