Hermawan Sulistyo: Versi Tentara Tidak Benar, Tapi Omong Kosong Kalau PKI Tak Terlibat

Hermawan Sulistyo

DAN orang pun berani mempertanyakan dari segala sisi tentang yang dinamakan G30S yang terjadi di tahun 1965. Benarkah pembunuhan para jenderal didalangi PKI sebagai partai dan bukannya hanya sejumlah “oknum”nya saja? Atau PKI hanya korban sedangkan dalang di baliknya adalah tentara? Lalu Soeharto, yang dua tahun setelah peristiwa itu menjadi presiden, di mana posisinya? Terlibat? Sekadar ambil kesempatan di tengah kekisruhan? Dan lain-lain. 

Buku-buku yang ditulis oleh “pihak” PKI pun terbit -sesuatu yang sulit dibayangkan terjadi di masa Orde Baru. Tentu, buku itu bertutur menurut versi penulisnya. Juga yang ditulis oleh mereka yang “netral” sebagai sebuah penelitian akademis. Salah satu yang termasuk buku jenis tersebut belakangan itu adalah Palu Arit di Ladang Tebu, tentang pembantaian massal di Jombang dan Kediri (Jawa Timur) tahun 1965-1966. Buku ini ditulis dari disertasi doktor Hermawan Sulistyo di Arizona State University, AS, oleh Hermawan sendiri.
Kini, ketika orang bicara tentang rekonsiliasi, pendapat Kiki -pangilan pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur, 4 Juli 1957 itu-menarik didengar. Ia tak sekadar mengambil sikap dan pendapat berdasarkan sumber kedua — kliping koran, misalnya– melainkan dari sumber pertama, dari penelitiannya untuk disertasi tersebut. Berikut wawancara wartawan TI, Kurie Suditomo dengan peneliti senior di Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI itu, yang juga Direktur Eksekutif Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP).

Anda berusia tujuh tahun saat peristiwa itu terjadi. Jadi kenapa Anda tertarik membuat penelitian itu?
Kami, anak-anak dan remaja pada masa itu, enggak punya pengalaman traumatik. Saya kan bukan termasuk korban atau yang terlibat dalam konflik; penonton saja. Cuma, pengalaman waktu itu cukup membekas. Pagi-pagi, kami, anak-anak, suka mendorong-dorong mayat di Bengawan Madiun. Kami suka mendorong (mayat) pakai kayu supaya ke tengah, supaya terbawa arus sungai. Kalau (mayat itu) menyangkut kan baunya sampai puluhan meter itu.
Lalu, kalau kami menembak burung, jalan ke kampung-kampung, kami lihat banyak tangan busuk, atau apa, gitu. Kan (korban-korban) itu dikuburkannya sembarangan.

Dalam buku Anda, ditulis empat komunitas yang kemudian saling berseteru …
Itu semacam pandangan filosofis suatu komunitas ditambah life style-nya, perilaku sehari-hari mereka. Ada loji (permukiman pegawai kelas satu dari sebuah perkebunan), kemudian ada pesantren, ada lagi komunitas sekuler, lalu komunitas masyarakat pedesaan lokal yang berada di bawah bayang-bayang pesantren dan dunia pegawai (kelas) dua dan buruh. Ada empat kelompok yang saling bersentuhan, tapi sebenarnya hidup sendiri-sendiri.
Komunitas loji itu kompleksnya tertutup, dikelilingi tembok. Di dalamnya ada lapangan tenis, kolam renang. Itu kelas atas untuk masyarakat lokal. Hal ini selalu ada pada mayoritas pabrik gula di negeri ini.
Komunitas pesantren juga begitu, tertutup dan menjadi suatu enclave yang jarang bersentuhan dengan dunia luarnya, dunia yang mayoritasnya terdiri dari petani dan penduduk yang mencari patronase kultural dan politik ke pesantren. Kemudian ada lagi komunitas pegawai (kelas) dua dan buruh. Nah, kuncinya ya di empat itu

Perseteruan yang terjadi berada di kelas sosial apa?
Di menengah lokal. Konfliknya konflik horisontal dalam masyarakat lokal, karena urusannya adalah membunuh atau dibunuh. Semuanya bersikap begitu. Setelah belasan tahun saya tekuni, lama-lama saya bisa mengerti alasan mereka membunuh. Ini bukan berarti justifikasi; tapi bayangkan, selama 10 tahun masing-masing komunitas kemana-mana bawa celurit. Ya, kan akhirnya jadi seperti api dalam sekam.
Setiap bulan terjadi kekerasan antarkelompok, sudah sejak 1957. Lebih lagi sejak tahun 1960, ketika diterapkan UU Pokok Agraria dan UU Bagi Hasil, PKI punya andil dalam memanas-manaskan situasi.

Jadi, kesimpulan yang Anda ambil?
Mereka semua, baik korban PKI dan yang bukan PKI, bukan korban konflik politik tiba-tiba yang terjadi di Jakarta (peristiwa G30S), tapi mereka adalah korban konflik longitudinal yang sudah lama terjadi. Seperti api dalam sekam, konfliknya sudah bertahun-tahun terjadi. Kemudian tercetus sebuah konflik di pusat, dan terjadi kevakuman kekuasaan politik, sehingga situasinya jadi anomi — nilai baru belum terbentuk, nilai lama sudah tidak ada. Sama seperti sekarang, negara lemah dan pemerintahan pusat lemah, jadi orang merasa bisa berbuat apa saja. Bedanya, dulu konflik tajam itu memasukkan juga unsur ideologis. Sekarang, tidak ada unsur itu, melulu ekonomi.

Menurut Anda, mungkinkah rekonsiliasi terwujud?
Kalau kita ibaratkan kejahatan kemanusiaan pasca peristiwa G 30 S dengan kejahatan partai Nazi Jerman, mungkinkah peristiwa yang katanya memakan puluhan hingga ratusan ribu korban itu diadili seperti pengadilan Nuremberg 1948? Tidak, karena kejahatan Jerman tahun 1942-1945 itu tergolong state genocide (pembantaian oleh negara). Itu state violence (kejahatan kemanusiaan oleh negara). Di Indonesia, itu lebih sebagai social conflict (konflik sosial). Kalau yang terjadi social conflict, yang menang secara politik pada saat inilah yang bisa melakukan eksekusi atau proses peradilan.
Katakanlah, ada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada masa itu, dibawa ke pengadilan, diadili dan dihukum mati. Nanti, kalau kelompok orang itu 10 tahun lagi menang secara politik, hakimnya akan disalahkan lagi. Akan terus begitu, dan tidak akan selesai.

Jadi, harus diselesaikan dengan cara apa?
Dengan rekonsiliasi cara Afrika Selatan. Karena ini ada unsur social conflictnya, berbeda dengan kasus Nazi, berbeda dengan kasus Kamboja (Khmer Merah). Di Kamboja, peristiwa tahun 1975-1978 itu ada desainnya, ada kebijakan negara. Ada orang yang mesti bertanggungjawab. Kalau yang ini, yang di sini, tidak.
Banyak yang menyoroti Soeharto sebagai pimpinan pucuk TNI AD yang tersisa, yang seharusnya bertanggungjawab…
Kita tidak bisa melakukan anakronisme sejarah. Tidak bisa menggunakan parameter-parameter ukuran sekarang untuk menilai masa lampau. Soeharto yang jahat sekarang ini, tidak boleh dipakai untuk menilai Soeharto pada tahun 1965-1966. Tidak ada bukti keterlibatan Soeharto pada tahun 1965-1966, dan pada peristiwa G30S-nya itu sendiri. Satu-satunya (bukti) yang dielaborasi, hanya pertemuan antara Soeharto dan Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.
Orang sering salah melihat Kostrad. Dia (Soeharto) Panglima Kostrad (Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat), dan Kostrad pada masa itu enggak punya pasukan. Baru setelah Soeharto jadi Presiden, Kostrad dikasih pasukan.

Bagaimana ide Anda tentang rekonsiliasi bagi mereka?
Buat saya, rekonsiliasi itu (harus dilakukan) kalau ada potensi bahaya disintegrasi di sektor itu. Saya kok tidak melihat itu, untuk korban-korban dari peristiwa ini. Itu hanya akan membuka luka-luka lama yang masih sangat berbahaya. Di daerah-daerah yang saya teliti, beberapa tahun setelah kejadiannya, ketika situasi mulai tenang, para algojo ikut datang ke rumah korbannya dan ikut berdoa di situ. Rekonsiliasi itu sudah terjadi pada waktu itu. Kenapa? Karena yang mereka bunuh itu tetangganya sendiri. Di Jawa Timur, di Bali, ya begitu itu. Terus kalau mau rekonsiliasi, itu rekonsiliasi apa?

Jadi tidak perlu ada rekonsiliasi?
Pasti ada satu-dua orang yang merasa tidak puas setelah dipenjara sekian lama. Tapi kalau rekonsiliasi itu dikatakan sebagai political vengeance, atau political vendetta atau balas dendam politik, saya tidak setuju.
Bagaimana dengan luka lama yang tersimpan di benak mereka yang menjadi korban?
Jangan lupa, yang tokoh-tokoh korban itu lakukan juga salah. Latief, misalnya, apakah sekarang harus kita lihat bahwa dia tidak berdosa? Dia tembak, dia bantai, dia culik orang kok.
Saya juga sempat bertemu Oemar Dhani (Menteri/Panglima TNI Angkatan Udara pada tahun 1965), ketika dia keluar dari penjara (mendapat grasi, 1996). Saya tanya, apa dia ingat pernah mengancam Soeharto untuk tidak masuk ke Halim (Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma)? Dia bilang, itu cuma propaganda tentara. Tapi saya gertak bahwa saya punya radiogramnya. Wah, kaget dia. Terus saya bilang lagi, “Pak Oemar ingat enggak mengumpulkan pimpinan-pimpinan TNI AU se-Indonesia di Puncak, Jawa Barat dan memberikan briefing? Isinya apa, Pak?” Dia bilang, “Ya, biasalah tentang TNI AU.” Saya sanggah, “Ah, isinya tentang briefing politik, tentang revolusi dan sejenisnya. Saya punya transkripnya.” Dia kaget lagi.
Ini contoh, bahwa siapa pun kalau punya versinya sendiri, dan selama bertahun-tahun meyakini itu, akhirnya percaya bahwa itu adalah kebenaran.

Apakah Anda melihat gagasan Presiden Abdurrahman Wahid menghapus Tap MPRS tentang penghapusan PKI dan larangan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme berhubungan dengan usaha menyembuhkan luka-luka lama itu?
Itu sudah lama ada di pikirannya. Kan enggak benar itu, karena Tap MPRS itu adalah kunci bagi dampak-dampak lanjutan yang terjadi. Tapi bagi saya, itu tidak signifikan. Yang signifikan adalah reduksi dari ketentuan-ketentuan semacam itu, misalnya ketentuan OT (Orang Tahanan Politik) dan ET (Eks Tahanan Politik) di Kartu Tanda Penduduk dulu. Saya pribadi punya target semacam itu, dulu.
Jadi Anda membedakan antara korban pembantaian peristiwa serta pasca peristiwa G30S dan korban Orde Baru?
Oh, ya. Zaman Orba itu state violence. Kalau zaman Gestapu siapa? Apakah Bung Karno yang harus tanggung jawab? Atau tentara ? Jangan lupa bahwa Pemilu susulan tahun 1957, dan Pemilu 1955, itu banyak unit militer yang mayoritasnya PKI. Bagaimana tentara yang PKI bunuh PKI disuruh tanggungjawab ? Logikanya, buat saya, enggak benar. Kesalahan kita adalah memproyeksikan yang sekarang dengan periode tigapuluh tahun yang lalu.

Jadi, korban yang katanya hingga ratusan ribu itu dibiarkan saja menjadi sebuah sejarah hitam yang harus ditutup?
Karena kalau suatu penyelesaian dilakukan, mereka yang dulunya kalah dan sekarang bisa melakukan balas dendam politik, mungkin sepuluh tahun lagi, situasi berbalik, bunuh-bunuhan lagi. Sampai kapan kita mau selesai ? Kalau itu dibuka, seperti membuka kotak Pandora. Banyak pelaku yang sampai hari ini merasa benar. Karena mereka bilang dihadapkan pada situasi membunuh atau dibunuh. Dan di dalam hukum positif kita, yang seperti itu tidak dapat dihukum. Orang yang dalam situasi terjepit, dia membela diri, harus hidup, itu tidak bisa dihukum. Kalau ini dibuka, satu diadili, seribu bunuh-bunuhan lagi. Lebih berbahaya.

Kalau konteksnya bukan peradilan, tapi pelurusan sejarah, bagaimana?
Bagi saya, tidak ada sejarah yang harus diluruskan karena sejarah resmi pasti dihasilkan oleh versi yang menang. Dan sejarah sebagai wilayah akademis tidak perlu diluruskan karena tidak ada kebenaran dalam sejarah. Yang ada adalah interpretasi terhadap fakta. Jadi, makin banyak fakta muncul, makin banyak yang bisa kita interpretasi, makin banyak kita bisa belajar. Dan itu pendidikan politik yang paling baik. Di situlah kita belajar sebagai suatu bangsa. Makanya biarkan saja semua orang menulis. Latief menulis menurut versinya, siapa lagi menulis versinya hingga tak ada monopoli kebenaran.

Jadi kalau seorang Gus Dur mau melakukan rekonsiliasi nasional, harus dimulai dari tahun berapa?
Orde Baru. Dari tahun 1974 sampai sekarang.

Bagaimana rekonsiliasi itu dilakukan?
Harus ada pampasan perang, yang menjadi ganti rugi dari negara. Itu salah satu penyelesaian yang paling gampang dalam bentuk fisik. Tapi, di mana-mana, di Afrika Selatan, di Perang Dunia II di Jerman juga tidak selesai. Kemudian rasa keadilannya, yang paling salah ya yang dijatuhi hukuman paling berat.
Kalau sesuatu harus dilakukan pemerintah terhadap yang kalah pada peristiwa tahun 1965-1966, itu apa?
Sulit, dokumennya tidak ada. Anda kira ada dokumen tentara? Penelitian saya menunjukkan, yang namanya dokumen itu hampir tidak ada. Bukan karena dimusnahkan, tapi karena kertasnya tidak ada. Jangan bayangkan dulu seperti tahun 2000, kertas banyak. Dulu, tahun 1965, kertas mahal sekali. Selembar kertas itu bisa berharga seperti makan satu kali.
Satu-satunya yang ada, (dokumen) lisan. Saya pribadi terlibat di dalamnya, rekaman sejarah lisan. Tapi kalau semuanya lisan, kita mau mulai dari mana? Saya bisa saja bilang, wah dulu si A nggebukin saya; tapi buktinya mana ? Susah.

Kenapa Anda tampak skeptis melihat penyelesaian masalah ini?
Saya bertahun-tahun melakukan penelitian di lapangan, dan sampai sekarang kalau saya ke lapangan, mereka itu eksplosif. Ada orang yang bernafsu mencari siapa yang membunuh siapa, ada yang takut, ada yang masa bodoh, ada yang masih merasa benar. Itu yang mau kita buka? Dampaknya bisa mengerikan sekali.
Tapi perlu dicatat, tidak semua bisa direkonsiliasikan seperti itu. Kasus Semanggi, atau kasus mahasiswa ditembak mati, enggak terima saya. Itu state violence.

Jadi apa yang harus pemerintah lakukan?
Tangkap dan adili, kalau yang itu (mahasiswa ditembak). Kejadiannya kan bukannya dulu, baru kemarin. Dan ukuran yang paling gampang adalah apakah kejahatan itu dilakukan oleh negara atau bukan.
Seperti kontroversi apakah Soeharto pernah menyuruh membubarkan mimbar bebas di halaman kantor PDI tahun 1996?
Kalau konfliknya politik berarti itu konflik negara, struktural itu. Tapi kalau konfliknya sosial-kultural, enggak akan bisa selesai. Sampai kapan pun. Kalau kejahatannya vertikal harus ada yang tanggung jawab. Kalau ada mob atau riot di jalanan, bisakah kita cari siapa yang tanggungjawab? Dari mana bisanya?

Anda tidak tertarik menyoroti peristiwa G 30 S itu sendiri?
Tidak, buat saya tidak ada lagi yang perlu ditulis tentang konflik di Jakarta. Kalau ditelusuri seluruh dokumen, buat saya, gamblang sekali. Ada tulisan Harold Crouch, Wertheim, ada Ben Anderson, ada juga buku putih tentara. Tidak ada lagi hal baru yang perlu diungkapkan; tinggal masalah interpretasi saja.
Saya kasih contoh. Dulu semua versi pemerintah menuliskan bahwa PKI adalah dalang dari peristiwa Gestapu. Sebaliknya, dari versi orang-orang PKI, mereka bilang mereka hanya kambing hitam, tentaralah yang punya konflik.
Bagi saya jelas sekali. Yang diculik tentara, yang menyulik tentara, jadi jelas ada keterlibatan tentara. Artinya, versi tentara itu tidak benar. Tapi omong kosong juga kalau PKI tidak terlibat. Kalau kita baca seluruh teks pleidoi mereka yang diadili, mereka mengatakan, “Ya, kami ikut tapi bukan partainya, hanya sebagian orang di Politbiro dan CC PKI.”

Jadi Anda percaya versi yang mana?
Dua-duanya tidak benar, dua-duanya tidak salah. Sebagian versi itu ada yang benar, tapi kalau dikatakan hanya PKI yang membuat (peristiwa) itu, omong kosong. Atau hanya tentara yang bikin, itu juga sama omong kosongnya.

Mengenai keterlibatan intelijen asing?
Pada waktu itu, sikap anti-Amerika sedang tinggi-tingginya. Orang enggak bisa bergerak, sedikit bau Amerika, habis disikat. Jadi darimana bisa dibangun jaringan (intelijen asing)? Mengenai daftar nama 5.000 orang PKI yang katanya diberikan oleh Kedutaan Amerika Serikat kepada tentara, itu juga omong kosong. Ingat, PKI itu partai resmi. Waktu itu terbesar. Kita sekarang juga tahu siapa orang Golkar, siapa ketua DPP, siapa ketua DPD. Tidak perlu daftar nama itu. Semua orang sudah tahu. Nama-nama itu memang dikumpulkan oleh Amerika dari kliping koran sebagai bagian dari analisa intelijen.
Saya mewawancarai John Hughes, wartawan The Nation yang menulis buku Indonesian Upheaval, yang dijadikan basis skenario film The Year of Living Dangerously (tentang kehidupan seorang wartawan asing di Jakarta di masa September 1965, produksi tahun 1983). Dia bilang, mana bisa CIA bergerak. Kadang, data dinas intelijen Amerika itu pun hasil tukaran dengan John Hughes -dia keliling, dapat data, dia tukar di Kedubes AS dengan fasilitas untuk teleks, karena dia harus kirim berita. Jadi, omong kosong itu teori konspirasi.

Tapi mengapa masyarakat Indonesia hingga sekarang seperti memiliki trauma yang sangat kuat bahwa PKI adalah jahat?
PKI itu kuat jargonnya. Baca koran-koran pada zaman itu. Retool menteri PNI. Ganyang si A, Ganyang si B. Judul pidato Bung Karno kemudian dimasukkan halaman satu, misalnya Islam Sontoloyo. Ada itu semua. Di tingkat jargon, sangat mungkin kalau kemudian orang berpikir, “Wah, kalau mereka menang, kita dibantai.” Itu namanya pengandaian sejarah, dan kita juga tidak boleh mengandai-andai, karena belum tentu kalau PKI menang terus semuanya dibantai. Tapi minimal, dari statement dan kebijakan politik, mereka sangat agresif, dan bisa jadi sangat violence. Jadi, suasana publiknya saat itu memang mendukung penyudutan PKI.

Bagaimana dengan propaganda yang menyudutkan PKI di media massa pasca G30S?
Itu lain lagi. Pembunuhan-pembunuhan massal terjadi hingga Agustus 1966. Setelah itu tidak ada, paling hanya satu-dua. Yang terjadi, pemerintah menghadapi Pemilu 1971 memerlukan konsolidasi politik, antara lain dilakukan dengan cara mendekonstruksi PKI.
Tapi kalau dibilang propaganda itu disusun sejak awal, enggak juga. Sampai tahun 1970, dokumen PKI masih disebarluaskan. Dokumen Mahkamah Militer Luar Biasa (yang mengadili tokih PKI) dicetak tanpa diedit. Dalam pengantarnya juga ditulis, biarkan rakyat menilai. Ya, dari pihak tentara, dari pihak lainnya, (dokumen-dokumen) itu bebas diedarkan.
Baru setelah tahun 1971, rezim Soeharto mulai berpikir tentang pengendalian wacana mengenai G30S. Orang mulai dikendalikan pikiran-pikiran kolektifnya untuk menghadapi Pemilu 1971, sehingga Golkar bisa menang mutlak.
Di mana sebenarnya kegagalan PKI, padahal mereka tampaknya sangat kuat?
Mereka melakukan pribumisasi teori komunisme dalam lansekap politik yang berbeda, yang kemudian terbukti tidak cocok. Itu pada tingkat filosofis. Lalu, kebijakan-kebijakan agresif yang mereka buat tidak sebanding dengan yang seharusnya terjadi di tingkat praktek. Sayangnya, PKI tidak disiapkan menjadi partai avant garde, partai pelopor yang siap untuk suatu revolusi.

Tapi kekuatan massa mereka memang terbukti kan?
Oh, iya, tapi kan mereka tidak dipersenjatai. Dulu, sempat ada usul untuk mempersenjatai angkatan kelima (buruh dan tani), tapi ditolak. Tidak ada payung kekuasaan politik sama sekali (buat PKI). Jangan lupa, Aidit dan Nyono (tokoh CC PKI) itu menteri. Dan ketika kejadian itu, sampai sekitar satu-dua bulan setelahnya, mereka masih menteri. Jadi masih ada pertarungan politik, dan tidak ada kebijakan politik ke bawah untuk melawan. Jadi, PKI buat saya partai yang besar di nama dan besar di jargon, tapi sebenarnya tidak besar. Sama dengan partai-partai sekarang.

Bukankah kekuatan PKI di sisi perjuangan masyarakat nonkelasnya?
Itu strategi untuk menarik massa. Tapi, dari penelitian saya, di tingkat lokal saja, peminat PKI adalah kelas menengah, bukan kelas bawah. Mereka itu secara intelektuil sudah cukup mengerti dan sudah cukup punya minat terhadap politik praktis. Yang kelas bawah, tidak ikut, cuma satu-dua.

Sumber: Tempo Interaktif

Leave a Reply