This post has already been read 4 times!

JAKARTA, Monasnews — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset-aset dan asal perolehannya  untuk menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas  tersangka Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari.

“Penyidik masih terus menelusuri aset-aset dan asal perolehan aset tersangka Rita Widyasari,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Untuk diketahui, KPK baru saja menetapkan Rita Widyasari yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara 2010-2015 dan 2016-2021 serta komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka TPPU.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah memeriksa 24 saksi untuk tersangka Rita Widyasari pada Kamis (18/1).

Unsur saksi terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Direktur Utama PT Sinar Kumala Naga, ibu rumah tangga, dan unsur swasta lainnya.

Rita Widyasari bersama-sama Khairudin diduga telah menerima dari sejumlah pihak baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati periode 2010-2015 dan 2016-2021.

Diduga Rita Widyasari dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi dengan nilai sekitar Rp436 miliar.

Terkait dugaan penerimaan gratifikasi itu, KPK menemukan dugaan TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

Atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Rita Widyasari bersama-sama Khairudin selama periode jabatan Rita Widyasari sebagai Bupati.

Sebelumnya, dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan pada 11-15 Januari 2018 di Kutai Kartangera, KPK juga menyita uang dalam pecahan 100 dolar AS sejumlah 10 ribu dolar AS dan uang pecahan Rupiah lainnya.

Sehingga total keduanya sekurang-kurangnya setara dengan Rp200 juta.

Selain itu, juga disita dokumen dan bukti transaksi rekening koran atas pembelian sejumlah aset.

Selanjutnya, disita tas mewah, sepatu, jam tangan, dan perhiasan lainnya.

Terhadap Rita Widyasari dan Khairudin disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

 

 

TESK  FOTO: Bupati (nonaktif) Kutai Kartanegara Rita Widyasari tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10/2017). Rita diperiksa perdana sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemberian izin lokasi inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/17.(ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Categories: HUKUM NASIONAL