This post has already been read 3 times!

JAKARTA, MonasNews – Menteri Kelautan & Perikanan Susi Pudjiastuti membantah  pemerintah “cuek” (diam saja) atas  masalah perizinan ekspor hasil ikan tangkapan  ke Uni Eropa.

Susi menegaskan,  dua pekan lalu dirinya telah membahas masalah ini  dengan para direktur jenderal untuk segera mencari jalan keluar. Namun yang harus dipahami adalah,  Europe approval number adalah otoritas dari Uni Eropa yang di dalamnya memuat persyaratan bagi para eksportir.

“Salah satu diantarnyaa harus survei ke pabrik, ini Eropa punya otoritas,” tutur Susi seperti dikutip  Bisnis, di Jakarta, Kamis pagi (19/4/2018).

Sebelumnya  Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Industri Yugi Prayanto mengeluh,  bahwa PT Dua Putra Utama Makmur Tbk kesulitan memperoleh izin ekspor, khususnya nomor registrasi ke Uni Eropa.

 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebelum Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/4/2018). – ANTARA/Wahyu Putro A

Penegasan  Menteri Susi ini sekaligus membantah  kabar yang menyebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan tak memberi tanggapan atas keluhan pelaku usaha tentang kepastian pengurusan perizinan ekspor hasil tangkapan ikan ke Uni Eropa.

Dikatakan pula, dirinya  pun telah bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), untuk mencari penyelesaian masalah ini. Persoalannya,  Indonesia masih terkena kuota, karena masih banyak pabrik yang  tidak mau diaudit oleh otoritas.

Menteri Susi menegaskan, pemerintah komit  merespons secara cepat apabila ada eksportir yang menghadapi kendala. Dia mencontohkan, ketika  Sekar Group,  perusahaan perikanan lainnya, memerluka persetujuan untuk pabrik barunya.

“Saat itu juga saya panggil [Sekar Group] untuk bertemu 4 Dirjen KKP,” kata Susi.***

Categories: INDUSTRI MARITIM