This post has already been read 3 times!

JAKARTA, Monasnews – Pemerintah dan DPR menyambut baik rencana menggerakkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab),namun dengan memberi catatan.

Pelibatan pasukan elite TNI  dalam menangani aksi terorisme, harus diatur jelas dalam UU Antiterorisme yang kini  revisinya masih digodok  di DPR. Dengan payung hukum tersebut, TNI memiliki kepastian untuk  bertindak.

Dalam pandangan Wakil Ketua DPR RI Agus Harmanto, wajar apabila TNI diberdayakan juga  untuk menanggulangi aksi terorisme. Bagaimana pun TNI  memiliki kemampuan melawan teroris, terutama di satuan-satuan khusus seperti Den 81 Gultor TNI AD, Den Jaka TNI AL, dan Paskhas TNI AU.

Menurut Agus,  dimungkinkan bagi TNI dan Polri bekerja sama  dalam menangani aksi terorisme, namun dalam hal ini harus diatur dalam UU Antiterorisme. Tujuannya, agar kewenangan mereka tidak  tumpang tindih.

“Tugas TNI-Polri menanggulangi terorisme perlu disesuaikan dalam UU Antiterorisme, guna mengatur koordinasi antarkedua institusi itu,” katanya.

Agus mengakui, TNI dan Polri banyak mempunyai keahlian di bidang intelijen. Jika digabung akan jadi satu kekuatan yang bisa bermanfaat bagi pengamanan negara. Pembentukan Koopssusgab, kata dia, tidak bertentangan dengan UU yang ada karena sejak dulu sudah biasa TNI diperbantukan untuk tugas Polri. “TNI dapat dilibatkan sewaktu-waktu,” ujar Agus.

UU Antiterorisme yang direvisi parlemen segera dirampungkan kemudian diberlakukan. Pemerintah dan DPR perlu memperjelas sejumlah poin perubahan yang direvisi sehingga publik mengetahui. Jangan sampai, definisi terorisme yang dihasilkan pemerintah dan DPR, terutama menyangkut kewenangan aparat TNI-Polri multitafsir. Ini guna menghindari subjektivitas aparat.

Direktur The Community Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya tak menampik, keterlibatan TNI  dalam penanggulangan terorisme di Tanah Air. “Saya sangat mendukung Revisi UU Antiterorisme memasukkan peran serta TNI dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia,” katanya.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto memberi gambaran,  Polri sudah bekerja sama dengan Kopassus dalam melakukan pengamanan, termasuk menggerebek jaringan teroris.

Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menyatakan, telah menyampaikan rencana menggerakkan pasukan Koopssusgab itu kepada Presiden Joko Widodo. Presiden merestui dan segera dibicarakan kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Pasukan elite itu terdiri atas matra Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Koopssusgab terdiri atas 90 prajurit terbaik dari Kopassus, Denjaka AL, dan Paskhas AU. Kemampuan pasukan elite TNI, kata Moeldoko, bisa diandalkan dan setiap saat siap dikerahkan ke penjuru mana pun. Menyangkut tugas mereka (pasukan elite TNI) akan dikomunikasikan lebih lanjut antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Ketua Setara Institute Hendardi  menilai, pengaktifan kembali Koopssusgab secara prinsipil dapat diterima, sepanjang tetap patuh pada ketentuan Pasal 7 UU 34/2004 tentang TNI. Pelibatan TNI bersifat sementara atau sebagai upaya terakhir dengan skema perbantuan terhadap Polri yang beroperasi dalam penanggulangan aksi terorisme di Tanah Air.

 

Categories: NASIONAL TERORISME