Pemerintah bilang APBN 2018 tak populer

Jakarta, Monasnews — Pemerintah mengakui bahwa  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, bukan sebuah agenda populis, dan tidak bisa memgakomosasi  kepentingan pihak tertentu menjelang tahun politik 2019 yang mengagendakan Pilpres dan Pileg serentak.



Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan,  langkah pemerintah menaikkan  anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH), tidak lain untuk  mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

“PKH model conditional cash transfer ini sudah terbukti secara internasional mampu menekan ketimpangan. Menurut saya, itu harus diproritaskan,” kata Bambang, Rabu.

Dijelaskan juga bahwa  peningkatan anggaran di Kementerian Sosial dalam APBN 2018, adalah merupakan pengalihan. Dahulu, belanja subsidi seperti pangan atau Rastra ada di belanja non K/L, karena sifatnya langsung kepada Bulog. Adapun sekarang ini,  pemerintah akan membagikannya dalam bentuk nontunai. Jadi,  pembagiab bantuan berdasarkab daya beli masyarakat.

Akibat perubahan sifat dari subsidi menjadi bantuan dengan basis data terpadu,  anggaran belanja sosial otomatis itu menjadi bagian dari anggaran Kementerian sosial, tidak bisa lagi non K/L. “Ini yang harus diluruskan, bukan populis tetapi benar-benar, kami sedang beralih dari subsidi yang tidak tepat sasaran menjadi tepat sasaran,” tegas Bambang.

Dalam APBN 2018, pemerintah  memperluas jangkauan program Keluarga Harapan (PKH) dari 6 juta rumah tangga tahun ini menjadi 10 juta rumah tangga tahun depan.

Dalam kesempatan terspisah,  Indef mengungkapkan APBN 2018 dinilai populis, karena itulah APBN ini terlalu berorientasi jangka pendek. Mestinya,  APBN 2018 didorong untuk lebih berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menitikberatkan pada sektor konsumsi rumah tangga dan sektor investasi yang memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi.

Indef memncatat, belanja bantuan sosial pada umumnya selalu meningkat, menjelang tahun politik. Contohnya, APBN 2009 yang mengambarkan kenaikan belanja bantuan sosial sekitar 27,8% dari tahun sebelumnya. Demikian pula APBN 2013, belanja bantuan sosial tercatat tumbuh 21,8% dibanding 2012.

 

Leave a Reply