Penerapan Democratic Policing Berdampak Positif Luar Biasa

ADA yang menarik dari Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema democtaric policing  yang diselenggarakan Polda Kepri yang bekerjasama dengan Puskamnas Ubhara Jaya, Concern Strategic Think Thank dan Rumah Kamnas. Penerapan paradigma pemolisian itu di Kepri, ternyata memberikan dampak yang luas biasa.

Luar bisa, karena dengan pengimplementasikan prinsip demokratic policing itu, perseteruan antara Pemkot Batam dan Otorita Batam, dapat dimediasi, dituntaskan dan akhirnya membuahkan sebuah komitmen penting, yakni kesepakatan adanya Mall Pelayanan Publik. Mall inilah yang akan mewadahi semua pelayanan publik di Kepri, disatu-atapkan, sehingga akan mempermudah bagi masyarakat dan siapa saja yang berkepentingan dengan berbagai urusan, tidak perlu membuang waktu ke sana kemari, cukup di satu tempat.

Sebagai contoh,  dalam layanan lalu lintas masyarakat mengenal adanya  samsat, dimana Polri berklolaborasi dengan Pemda dalam urusan perpajakan kendaraan bermotor, maka mall pelayanan publik ini lebih luas cakupan atau jangkauannya.

Kapolda Kepri menyadari, rekonsolisasi antara Pemkot dan Otorita Batam, sebagai hasil kerja pengamalan democratic policing, tidak serta merta menyelesaikan semua persoalan. Menurutnya, ada kemungkinan dari kesepakatan itu masih menyisakan “wilayah abu-abu”. Sam yakin, jika semua menyandarkan orientasinya pada kepentingan masyarakat dan masa depan Kepri, masalah yang ada akan dapat diselesaikan dengan baik.

Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Ubhara Jaya, Hermawan Sulistyo menilai, apa yang dilakukan oleh Kapolda Kepri dan jajarannya patut diacungi jempol. Terobosan yang dilakukan oleh Polda Kepri, makin membuktikan betapa tugas Polri spektrumnya semakin luas dengan kewajiban untuk menjalankan dan menegakkan hak-hak Ecosoc.

Menurut Hermawan, tentu saja untuk membangun Batam dan Kepri, semua pihak harus bahu-membahu. Dia memberi contoh, bagaimana menghidupkan perekonomian Batam dan Kepri dengan membangun sektor pariwisata.  “Batam tidak jorok, tetapi belum besih. Wisatawan itu menginginkan kenyamanan, di antaranya kebersihan. Cobalah para pengambil keputusan di sini untuk mengalokasikan dana bagi pengadaan tempat sampai di area publik, di tepi-tepi jalan. Lalu dibuat Perda, siapa yang membuang sampah sembarangan, tidak di tempat sampah, didenda yang besar, misalnya 1-miliar atau dikurung tiga hari. Biar jera, tidak berlaku membuang sampah sembarangan,” katanya.

Sam Budi mencatat, Batam belakangan berkembang bukan lagi sekadar menjadi lokasi industri, tetapi juga telah berkembang kawasan yang menarik bagi investor sektor properti dan pariwisata. Properti menggeliat tumbuh, dengan pangsa pasar para ekspatriat yang bekerja di Singapura. “Mereka bisa tinggal di Batam, dan bekerja di Singapura,” katanya.***

Leave a Reply