Politik Kelas Menengah Milenial Indonesia: Catatan Sederhana

 

Wasisto Raharjo Jati,              Staf Peneliti di Pusat Penelitian Politik – LIPI

Millenial dalam Sikap Politik Mereka

Studi mengenai milenial di Indonesia belumlah banyak dikaji oleh kalangan akademisi sosial dan politik Indonesia. Padahal riset mengenai generasi millennial di Indonesia ini penting dilakukan untuk melihat proyeksi strategis politik Indonesia ke depan. Dikatakan sebagai proyeksi strategis dikarenakan politik di Indonesia tidak lagi mengarah pada proses elitis, formalistik, dan permisif, namun akan lebih pada egalitarian, informalistik, dan reaksioner.

Indikasi perubahan tersebut setidaknya bisa disimak dalam survey KOMPAS 26-27 Oktober 2017 berjudul “Wajah Kebangsaan Pemuda Milenial” yang secara ringkas menunjukkan empat gejala  penting  yakni 1)  generasi milenial  cenderung menghindari  institusi partai  politik  (86,9% tidak bersedia dan 11,6 % bersedia), 2) identitas menjadi satu Indonesia menjadi hal utama (61,7 % menerima dan 16,2 % menolak), dan 3) cenderung ini melakukan perubahan dan pengabdian pada masyarakat lewat jalur non negara (68,9 % jadi pengusaha dan 10,9 % jadi birokrasi).

Dengan melihat ketiga gejala tersebut, karakteistik sosial – politis generasi milenial Indonesia ini ingin berupaya mencari rekognisi dan juga mencari representasi  baik  secara individu maupun kolektif. Upaya meneguhkan rekognisi ini  menarik  karena  sebenarnya geenrasi milenial ini sebenarnya adalah generasi yang protektif dan dibentuk secara by design oleh orang tua, namun kemudian hari berusaha menemukan jati dirinya sendiri. Oleh karena itulah, secara psiko analisis, generasi milenial ingin membuktikan bahwa mereka  mampu dan bisa konsekuen dengan pilihan hidup mereka.

Termasuk dalam hal politik, sikap  generasi milenial hari ini lebih berupaya membangun forum-forum secara informal untuk menujukkan bahwa mereka “ada”. Sedangkan untuk aspek representasi, kalangan  milenial  lebih mengandalkan aspek voluntarisme dan berjejaring dalam berupaya membangun representasi politik.Pola praktik instituiona Generasi milenial lebih  berupaya  membangun  konektivitas daripada kolektivitas dan membangun realibilitas daripada kredibilitas dalam melakukan representasi politik. Oleh karena itulah, semangat politik tanpa platform kemudian digaungkan oleh kalangan milenial di Indonesia karena dengan dan tanpa memiliki ikatan insitusional yang baku. Maka dengan mudah dalam menyampaikan idealisme politik mereka hari ini. Generasi milenial berupaya menjadi generasi korektif  dan  kuratif  terhadap  situasi  sosial-politik Indonesia hari ini. Salah satu tantangan terbesar  milenial  untuk menjadi  suksesor kepemimpinan politik di Indonesia adalah masih kuatnya senioritas dan faktor identitas primordial sebagai kompor kepentingan politik. Maka penting untuk disimak lebih  lanjut, mengenai siapa milenial ini dan bagaimana tantangan dan harapannya dalam politik  Indonesia ke depan.

Milenial sebagai Embrio Kelas Menengah Baru Indonesia 

Munculnya generasi milenial di Indonesia merupakan hasil bonus demografi dalam struktur populasi Indonesia sampai 2030 mendatang. Bonus demografi tersebut diartikan sebagai besarnya populasi kaum produktif (umur 25-64 tahun) daripada kalangan lansia dan balita dimana 52,63 persen penduduk muda akan menanggung beban hidup 1 lansia per 100 penduduk maupun 5 balita per 100 penduduk (Jati, 2015 : 5). Dengan demikian, Indonesia akan mengalami pertumbuhan penduduk tenaga kerja  produktif  sebagai  mesin  pertumbuhan ekonomi baru. Generasi milenial adalah bagian dari gerbong perubahan, namun pertanyaan berikutnya  adalah model kelas menengah seperti apakah yang dibangun milenial ini.

Kelas Menengah Baru di Indonesia adalah istilah yang bertujuan untuk membedakan dengan generasi kelas menengah sebelumnya. Berbeda dengan pengalaman Barat, kelas menengah itu adalah hasil transformasi sosial ekonomi masyarakat   dari era feodalisme – gilda– industrialisasi yang senantiasa mengalami perubahn dan kepemilikan modal dan alat produksi secara mandiri. Kelas menengah Indonesia adalah kelompok masyarakat baru yang dibentuk oleh kapital negara secara sosio politis. Secara sosial, mereka berada di posisi tengah antara negara dan masyarakat di akar rumput yang menjadikan mereka menempati profesi fungsional seperti birokrasi, penguasaha, professional, dan lain sebagainya. Secara politis, mereka adalah kelompok loyalis pragmatis terhadap rezim yang akan mendukung pemerintahan selama kepentingan mereka terpenuhi.

Kelas menengah baru merupakan istilah yang muncul pada edisi Majalah Prisma (2012) yang berjudul Kelas Menengah Indonesia : Apa yang Baru ?. Secara garis besar, munculnya kelas menengah baru di Indonesia yang muncul pada awal tahun 2009 masih mengikuti pola klasik pertumbuhan ekonomi yang saat itu mencapai 6 persen. Namun yang menarik sebenarnya bukan pola klasik itu, tapi adalah pola mimikri dan minim inovasi yang ditunjukkan oleh kelas menengah baru ini (Pambudy, 2012 : 15-18). Pola mimikri tersebut diartikan sebagai pola perilaku suka meniru dan mementingkan pemenuhan gaya hidup. Sedangkan  minim inovasi ditunjukkan sebagai upaya kelas menengah ini untuk berupaya menjaga status quo atas kondisi kenyamanan yang mereka miliki.

Dalam konteks ini, kelompok milenial tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari gerbong kelas menengah baru tersebut. Diversifikasi profesi dan status menjadi kunci menarik dalam melihat posisi kelas menengah milenial hari ini yang pada  umumnya  lebih  manjauhi praktik politik praktis, namun mendamba perubahan politik. Bagi mereka, penguasaan materi dan menumpuk aset untuk mengamankan masa depan  merupakan  kecenderungan  kalangan kelas menengah hari ini. Oleh karena itulah, karakteristik kelas menengah baru yang secara mayoritas diisi kalangan milenial ini sebenarnya adalah kelompok yang  pragmatis  terhadap politik. Mereka bukanlah kelompok pengambil risiko politis,namun lebih mengedepankan aksi komunalitas tanpa kekerasan. Mereka juga bukanlah kelompok  masyarakat  yang  mengambil garis perjuangan politik informal yang kuat di akar rumput karena hanya berbasis isu dan kepentingan.

 

Politik Kelas Menengah Milenial 

Siapakah milenial itu ? Perbincangan mengenai milenial tengah mengemuka dalam perbincangan sosial politik hari ini seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya kalangan milenial di ruang publik. Generasi ini adalah bagian dari trend populasi demografi global mulai dari kalangan tradisionalis (1922-1945), kalangan baby boomers (1945-1964), generasi X (1964-1980), dan kini adalah generasi Y (1980-1995). Setiap generasi tersebut menampilkan sikap dan persepsi politik berbeda.

Generasi tradisionalis mewakili kelompok masyarakat transisi menuju negara modern, kalangan baby boomers adalah  kelompok masyarakat tumbuh di masa paska perang yang memicu adanya angka pertumbuhan penduduk besar, dan kalangan X adalah kelompok masyarakat yang berkembang dalam masa developmentalisme dan perang dingin. Sedangkan yang terakhir, kelompok Y  atau  milenial adalah kelompok masyarakat yang tumbuh transisi dari masa analog  ke  digital.  Secara biologis, muncul perdebatan mengenai munculnya generasi ini mulai dari 1977-1995, 1980- 1996, maupun juga 1985-1992 Disamping munculnya perdebatan umur, mereka juga dikenal sebagai kalangan masyaakat Net Generation, Generation Next, Echo Boomers, Digital Natives, maupun juga Generation WHY (Sheahan, 2010 : 3))..

Dalam kasus di Indonesia, kalangan milenial ini akan masuk pada kelompok kelas menengah sebesar 34 %  pada tahun 2020 dimana saat itu kelompok kelas menengah Indonesia akan berada di posisi 62,8 % dari jumlah populasi (Alvara, 2017 : 31). Oleh karena itulah, kelompok milenial sejak mulai sekarang sudah harus disiapkan sebagai kelompok suksesor sosial-politik di Indonesia ke depan. Berbicara trend politik, kalangan  kelompok  milenial adalah kelompok masyarakat yang preferensinya berbasiskan pada media digital.

Hal itulah yang menyebakan politik milenial juga lazim disebut  politik  digital  karena  menampilkan dimensi politik yang lentur dan dinamis. Munculnya milenial dalam politik  juga  menandai adanya perpindahan dari politik analog ke politik digital. Politik analog digambarkan sebagai politik yang didasarkan pada saluran informasi tunggal dan institusionalis sehingga terkesan formalistik.  Sedangkan  politik  digital  lebih  menampilkan  adanya  informasi  politik  yang sifatnya verifikatif. Hal itu yang terbaca dalam survey CSIS terbaru jika 54,3 persen kalangan milenial itu membaca media online sebagai pengetahuan dan juga aksesbilitas  terhadap Facebook sebesar 81,7 persen dan WhatsApp (). Dengan demikian mereka secara psikologis adalah kelompok yang open minded dengan segala macam limpahani informasi yang diterima baik langsung atau tidak langsung.

 

Gejala Masyarakat Diskursif 

Politik Kelas Menengah Milenial sebenarnya terletak pada dua bentuk model yakni volunatrisme dan  populisme.  Kedua  bentuk  tersebut  sebenarnya  mengindikasikan  pilihan politik informal yang mereka terapkan ke depan. Voluntarisme sendiri adalah bentuk kesukarelawanan yang diinisasi untuk melakukan perubahan sosial dari akar rumput yang pada esensinya adalah non partisan. Mereka adalah kelompok non-struktural politik yang berusaha merubah struktur politik dengan cara menjadi kelompok kepentingan terhadap pemerintah. Namun berbeda halnya dengan volunatrisme. Mereka yang bergerak dalam jalur populisme cenderung berupaya untuk menjadi kelompok revolusioner dengan mengupayakan perubahan kelompok secara radikal, namun masih permisif menuju arah ke sana karena gerakan yang mereka lakukan masih sebatas menjadi kelompok penekan.

Pada akhirnya, kelompok kelas menengah milenial  ini  memperlukan  payung  idealisme yang kuat dengan kontinuitas isu dan kepentingan yang diperjuangkan. Beragam aksi yang mereka jalankan hingga hari masih sebatas selebrasi poitik atas suatu ide dengan  berbagai macam diskusi yang membingkainya. Inilah yang saya namakan sebagai kelompok masyarakat diskursif yakni mereka yang hanya berbicara idealisme  namun  normatif  dalam implementasinya. Oleh karena itulah kemudian, milenial ini  perlu  sekiranya  merumuskan  ide besar terhadap perjuangan yang dimaksud.

 

Kesimpulan 

Hal yang bisa disimpulkan dari kelompok milenial ini kemudian adalah mereka masih berupaya membangun eksistensi terhadap diri mereka sebagai grup dan juga eksistensi mereka sebagai suksesor politik. Kondisi tersebut yang menyebabkan polarisasi politik dalam kelas menengah milenial hari ini yang cenderung  ada  yang  apatis-reaktif,  emosional-rasional,  dan juga apolitik-politis. Adanya pembilahan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa milenial ini berupaya membangun konsolidasi internal terlebih  dahulu sebelum  menapak  sebagai kelompok gerakan.

Maka ke depan, kelompok milenial ini perlu menunjukkan jati dirinya  sebagai kelompok yang benar-benar bisa dipercayai sebagai kelompok generasi politik di Indonesia ke depan.

Referensi

Buku & Jurnal 

Jati, W.R.  2015.  “Bonus  Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela  Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia? ” Populasi 23(1) : 1-19.

Novak, Alison, 2016. Media, Milenial, and Politics. London : Lexington Books

Pambudy,N.M. 2012. Gaya Hidup Suka Mengonsumi dan Meniru: Beranikah Berinovasi?, Prisma 27 (1) : 14-28.

Sheahan, Peter. 2010. Generation Y. Victoria : Hardie-Grant Press.

 

Survey 

Alvara & Yayasan Mata Air, “Potensi Radikalisme di Kalangan Profesional Indonesia, Oktober 2017

CSIS, “Ada Apa dengan Milenial?  Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik”,  November 2017 KOMPAS, “Wajah Kebangsaan Pemuda Milenial”,  26-27 Oktober 2017, halaman 5

Catatan Monasnews: 

Paper ini disampaikan dalam diskusi di Forum Diskusi Cak Tarno Institute, FIB UI Depok,  4 November  2017 dan telah dimuat di Academia.edu

Leave a Reply