This post has already been read 3 times!

JAKARTA, Monasnews – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan jajarannya untuk membahas upaya peningkatan investasi di Indonesia.

“Dua minggu lalu kita telah rapat peningkatan investasi dan hari ini menindaklanjuti rapat dua minggu lalu yang tentu saja sudah beberapa kali rapat oleh Wapres,” kata Presiden Jokowi membuka rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Presiden memiliki perhatian yang besar terhadap upaya peningkatan investasi terlebih setelah beberapa lembaga rating internasional memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia.

Bahkan sebelumnya, Presiden Jokowi sempat meminta seluruh kepala daerah mendukung visi dan arah pembangunan nasional sebagai tujuan bersama termasuk dalam hal harmonisasi  kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah.

Kebijakan ini utamanyaterkait dengan percepatan pelaksanaan berusaha dan berinvestasi di pusat dan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini perlu saya ingatkan, yang namanya otonomi daerah bukan berarti federal. Kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota ini masih satu garis,” ujar Presiden saat menggelar rapat kerja pemerintah bersama dengan seluruh kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, 23 Januari 2018.

Fokus pembicaraan dalam rapat itu adalah kemudahan berusaha yang mencakup regulasi dan perizinan investasi baik di pusat maupun daerah.

Beberapa minggu sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah menemui sejumlah investor dan duta besar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kendala yang mereka hadapi saat hendak berinvestasi di Indonesia.

Ternyata, dari hasil pertemuan tersebut, diketahui bahwa tugas pemerintah masih sangat banyak.

Presiden sejak lama sudah mengupayakan peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia. Seperti di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) misalnya, waktu memperoleh perizinan telah dipangkas secara signifikan. Namun, perizinan itu tidak hanya terkait dengan urusan di BKPM. Baik di kementerian maupun di daerah, masih banyak bentuk perizinan yang harus dibenahi.

“Masalahnya ada di sini, investasi antre di depan pintu kita ada ribuan. Ribuan investor yang mau masuk ke negara kita, tapi masalahnya ada di dalam kita sendiri,” kata Jokowi ketika itu.