Rahasia dibalik buku “Democratic Policing” karya Kapolri

DI JAMAN now, ketika media sosial menjadi kiblat “kebenaran” sementara orang, kabar hoax pun menjadi diamini kesahihannya. Begitu kuatnya pengaruh media sosial, sampai-sampai Kapolri  Jenderal Prof H. Muhammad Tito Karnavian Ph.D, meminta Prof (Ris.) Hermawan Sulistyo, agar penulisan nama “wong Kito” dalam sampul buku dibuat selengkapnya: H. Muhammad Tito Karnavian.

Rupanya, kata “Karnavian” inilah yang oleh sementara pihak ditafsirkan sebagai nama non Muslim. Padahal, nama itu disematkan orang tua Tito, karena saat kelahirannya di Palembang, bersamaan dengan acara karnaval, sementara Tito tak lain diambil dari nama pemimpin / Presiden Yogoslavia Josip Broz Tito. Untuk mengimbanginya, Hermawan Sulistyo pun menambahkan gelar haji di depan namanya. Democratic Policing menjadi  buku pertama “Mas Kikiek” yang ditulis bersama Kapolri itu, menggunakan predikat haji di depan namanya. “Saya haji dua kali lho,” kata Mas Kikiek, yang pernah di jaman Orde Baru oleh seorang ulama dikatakan halal darahnya.

 

Usaha menerbitkan buku Democratic Policing ini tidak lain sebagai upaya untuk mendorong peran polisi yang pas di alam demokrasi seperti sekarang ini. Mengingat anggota polisi sekarang ini sebagian adalah warisan Order Baru dan sebagian lainnya masuk setelah reformasi, maka perlu kerja keras untuk mengubah mind set para anggota Polri, terutama yang “edisi lama”. Mind set lama dapat mempengaruhi anggota Polri yang baru, karena interaksi dalam tugas mereka sehari-hari. Generasi lama di Polri sekarang pada umumnya dalam posisi “memerintah” (komandan). Hubungan inilah yang memungkinkan mind set lama tertransformasi ke generasi muda Polri. Buku ini, diharapkan menjembatani masalah kultural tersebut.

“Mustahil saya bisa bekerja sendiri, merubah mindset 440 ribu polisi. Harus ada instrumen, pikiran dari saya ditambah partner yang tahu kepolisian untuk merubah mindset itu,” kata Kapolri menjelaskan alasan menulis dan menerbitkan buku Democratic Poloicing itu.

Tegasnya, ini buku wajib dipelajari dan diaplikasikan oleh para perwira di Polri yang sekarang menjadi pimpinan. Masing-masing  pimpinan di daerah (Kapolda dan Kapolres) harus dapat menjadi contoh dalam melaksanakan Democratic Policing, mengenalkannya kepada anakbuahnya.

Kapolri berpendapat, Polri adalah milik negara dan  masyarakat, sehingga untuk kebutuhan sekarang dan yang akan datang,  memutuhkan polisi-polisi pemikir.

“Buku ini diharapkan bisa menjadi pegangan pemimpin Polri untuk diterapkan ke anggota di lapangan. Segmen utamanya adalah internal, orang-orang peduli polisi juga pada perwira atau bintara pemikir polisi yang memiliki flower untuk membangun dan mengenbangkan bagaiman Polri di era reformasi ini,” kata  Tito berharap.

Dalam  Democratic Policing pada bagian  depan berisi filosofis,  teoritis dan konsep, sedangkan pada bagian belakang (Bab 7) berisi mengenai Promoter, program yang ditawarkan ke DPR saat  fit  and proper test untuk menjadi Kapolri. “(Memang) harus diawali dengan konsep-konsep, seperti apa itu polisi, tipikal polisi dunia, Polisi kita, era demokrasi polisi dan bagaimana konsep-konsep dasar ini diterjemahkan Polri dalam management operasinya,” terangnya.

“Buku ini bukan kumpulan atau tulisan lepas yang diedit seperti bunga rampai, karena memiliki refrensi lebih dari 200 buku, buku ini diblending dari Mas Kiki yang menjadi guru politik saya. Konsep politik urusan Mas Kiki dan Pemolisian adalah urusan saya, agar argumennya jelas dan memiliki data sebagai buku kuat secara akademik,” jelas Tito.

Buku ini memjadi penting bukan sekedar akademik semata. “Sebagai Kapolri, saya diberi amanat untuk merubah mind  set polisi dan cara berpikir masuk ke sistim demokrasi. Sejak 1998 sudah ada blue print Polri, aturan hukum, instrumental dan kultur Polri. Dari semua itu, yang paling banyak tidak berhasil adalah kultur Polisi, termasuk mind set-nya  dan cara pikir Polisi. Disinilah kita harus merubahnya ke arah yang lebih baik lagi. Polri punya rakyat, untuk merubah itu memang tidak mudah,” katanya.

Hermawan Sulistyo menyatakan buku Democratic Policing  merupakan buku kolaborasinya kedua dengan Tito. “Pada buku edisi pertama, nama Pak Tito tidak dicantumkan, karena menjaga nama beliau yang saat itu tengah dalam proses menjadi Kapolri,” kata Mas Kiki.

Untuk acara  bedah buku yang  diseleggarakan Concern itu, diskusi dimoderatori  dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,  Ir. Djuni Thamrin MSc Ph.D, dan pembahas Usman Hamid SH M.Phil (Country Directory Amnesty Internasional), serta Firman Noor Ph.D (Kapuspen P2P LIPI). ***

Leave a Reply