This post has already been read 3 times!

Relaksasi restitusi pajak, yang meliputi  percepatan pencairan dan cara perolehannya,  selain memberi kepastian bagi wajib pajak,  juga diklaim telah membuka ruang bagi otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Angin Prayitno Aji mengatakan, dengan skema ini, sebenarnya bakal memudahkan otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan.

Dalam mekanisme terdahulu, setiap ada restitusi maka otoritas pajak selalu melakukan pemeriksaan setiap bulan, sehingga data yang diperoleh sangat sedikit. Namun, dengan ketentuan baru, maka sebenarnya Ditjen Pajak lebih leluasa dan memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam termasuk pemeriksaan khusus.

“Pemeriksaan khusus ini all taxes, jadi semuanya bakal komprehensif dan lebih optimal dari sisi pemeriksaan,” paparnya kepada Bisnis, Rabu (28/3/2018) malam.

Sesuai ketentuan ini, bagi pengusaha kena pajak atau PKP (wajib PPN) dengan kriteria tertentu dan PKP dengan nilai restitusi kecil yang dikategorikan berisiko rendah apabila diperiksa dikenai sanksi 2% per bulan bukan 100%.

Pemerintah telah mengumumkan akan memberikan sejumlah relaksasi perpajakan kepada dunia usaha. Selain memberikan percepatan pencairan restitusi, pemerintah juga melakukan penyederhanaan kontrak bagi hasil dan penyederhanaan prosedur beban PPN atau PPnBM bagi Perwakilan Negara Asing.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menggairahkan perekonomian nasional. Ada dua kebijakan yang ditempuh pemerintah saat ini.

Kebijakan pertama adalah perluasan kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu wajib pajak dengan riwayat kepatuhan yang baik, wajib pajak dengan nilai restitusi kecil, dan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.

Dalam kebijakan yang baru ini, kelebihan pembayaran yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat dinaikkan 900%. Bagi PPh orang pribadi non karyawan jika sebelumnya nilai restitusi maksimum Rp10 juta diringkatkan menjadi Rp100 juta, PPh WP Badan dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar, dan PPN/Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rp100 menjadi juta Rp1 miliar.

Selain batasan mengenai nilai restitusi, pemerintah juga memperluas kategori PKP berisiko rendah yang mencakup eksportir mitra utama kepabeanan, dan eksportir operator ekonomi bersertifikat (authorized economic operator).

Selain itu, prosedur penelitian yang dilakukan Ditjen Pajak juga lebih disederhanakan untuk mempercepat proses pemberian restitusi pajak.

Categories: EKONOMI