This post has already been read 6 times!

 

 

Oleh: Prof Azyumardi Azra, Ph.D, CBE

Bagaimanakah kita bisa memperkuat kembali (revitalisasi) wawasan kebangsaan (mencakup ‘empat pilar’; Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika) dan jati diri (identitas) Indonesia di tengah realitas keragaman suku, agama, ras, gender, adat istiadat, tradisi sosial? Apalagi bangsa Indonesia dewasa ini terlihat mengalami disorientasi dalam berbagai bidang kehidupan—sebagiannya akibat globalisasi. Lebih rumit lagi, Indonesia mengandung masyarakat-masyarakat suku bangsa yang berada dan hidup pada tingkat kebudayaan atau peradaban berbeda-beda, yang mengandung disparitas dan gap budaya. Lihatlah, sebagian warga bangsa kita masih hidup dalam budaya pra-agraris; lalu sebagian besar dalam budaya agraris; sebagian lagi dalam budaya industri; dan sebagian kecil sudah masuk budaya digital IT—jaman now, dalam ungkapan mutakhir.

Harus diakui, masalah wawasan kebangsaan dan identitas atau jati diri bangsa Indonesia merupakan subyek rumit, yang masih menjadi perdebatan di tanahair. Pertanyaan yang sering menjadi titik perdebatan adalah; apakah ada ‘jati diri’ atau ‘identitas’ bangsa  Indonesia itu? Kalau ada, bagaimana bentuk dan sosoknya? Pada segi lain, bisa terjadi juga perdebatan mengenai ‘jati diri Indonesia’ (Indonesian identity) yang agaknya dapat disebut sebagai “jati diri  nasional’ (national identity). Kemudian bagaimana relasi antara ‘jati diri Indonesia’ dengan ‘jati diri etnis’ atau ‘jati diri daerah’, atau bahkan dengan ‘jati diri global’. Bagaimana hubungan jati diri bangsa dengan ‘wawasan kebangsaan’? Juga, di tengah kian derasnya globalisasi, apakah masih relevan berbicara tentang ‘jati diri’ bangsa Indonesia?

Perdebatan tentang subyek-subyek ini bisa kita ulangi kembali dalam berbagai kesempatan untuk mendapatkan perspektif lebih jernih. Makalah ini memusatkan perhatian pada pembangunan kembali wawasan kebangsaan sesuai ‘empat pilar’ dan sekaligus penguatan jatidiri/identitas bangsa yang multikultural.

Masa sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya—yang kemudian sering disebut sebagai ‘masa reformasi’ sekarang, kebudayaan Indonesia masih mengalami disorientasi. Krisis moneter, ekonomi dan politik yang pernah terjadi pada 1997-1998 juga mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Jalinan tenun masyarakat (fabric of society) dan wawasan kebangsaan tercabik-cabik.

Krisis sosial budaya itu dapat disaksikan muncul dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak kalangan masyarakat kita. Indikasinya, misalnya, gejala disintegrasi sosial-politik yang antara lain disebabkdan euforia kebebasan hampir kebablasan; lenyapnya kesabaran sosial (social temper) menghadapi realitas kehidupan kian sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan aksi  kekerasan dan anarki; merosotnya penghargaan dan kepatuhan pada hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial; kian meluasnya penyebaran narkotika dan penyakit sosial lain; pecahnya sewaktu-waktu konflik dan kekerasan yang bersumber—atau sedikitnya—bernuansa etnis dan agama di tempat tertentu di tanahair.

Disorientasi, dislokasi atau krisis sosial-budaya di kalangan masyarakat kita makin bertambah dengan kian meningkatnya penetrasi dan ekspansi budaya Barat—khususnya Amerika—sebagai akibat globalisasi yang tidak terbendung. Berbagai ekspresi sosial budaya ‘alien’ (asing), yang tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya dalam masyarakat kita makin menyebar—memunculkan kecenderungan gaya hidup baru yang tidak selalu positif dan kondusif bagi kehidupan sosial budaya masyarakat dan bangsa. Hal ini misalnya bisa dilihat dari semakin merebaknya budaya ‘McDonald’, makanan instan dan, dengan demikian, budaya serba instan; meluasnya budaya telenovela, yang menyebarkan permisivisme, kekerasan, dan hedonisme; mewabahnya MTVisasi, Valentine’s Day, dan juga prom’s night di kalangan remaja sekolahan. Meminjam ungkapan Edward Said, gejala ini tidak lain daripada cultural imperialism baru, menggantikan imperialisme klasik yang terkandung dalam Orientalisme.

Dari berbagai kecenderungan ini, orang bisa menyaksikan kemunculan kultur hybrid di Indonesia. Pada satu segi, kemunculan budaya hybrid nampaknya tidak terelakkan, khususnya karena globalisasi. Tetapi pada segi lain, budaya hybrid—apalagi yang bersumber dari dan didominasi budaya luar, karena dominasi dan hegemoni politik, ekonomi dan informasi mereka—mengakibatkan krisis wawasan kebangsaan, identitas dan budaya nasional dan lokal. Tidak hanya itu, budaya hybrid dapat mengakibatkan lenyapnya identitas nasional dan lokal; padahal wawasan kebangsaan dan identitas nasional dan lokal sangat krusial bagi ketahanan integrasi sosial, kultural dan politik negara-bangsa Indonesia.

 

Wawasan Kebangsaan

Di tengah disorientasi tadi, Indonesia memiliki realitas pluralisme atau kemajemukan (multi-kultural). Pluralisme kultural atau realitas multi-kultural di Indonesi, seperti dikemukakan Hefner (2001:4) sangat mencolok; terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik Barat sepanjang dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini—khususnya Indonesia—dipandang sebagai lokus klasik bagi konsep masyarakat majemuk/plural (plural society) yang diperkenalkan JS Furnival (1944, 1948).

Menurut Furnivall, ‘masyarakat plural’ adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih unsur-unsur atau tatanan-tatanan sosial yang hidup berdampingan, tetapi tidak bercampur dan menyatu dalam satu unit politik tunggal (Furnivall 1944:446). Teori Furnivall banyak berkaitan dengan realitas sosial politik Eropa yang relatif homogen, tetapi sangat diwarnai chauvinisme etnis, rasial, agama dan gender. Berdasarkan kerangka sosial-kultural, politik dan pengalaman Eropa, Furnivall memandang masyarakat-masyarakat plural Indonesia akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula federasi pluralis yang memadai (Furnivall 1944:468-9).

Meski demikian, berbeda dengan ‘doomed scenario’ Furnivall, masyarakat-masyarakat plural Indonesia setelah Perang Dunia II dapat menyatu dalam satu kesatuan unit politik tunggal. Tetapi harus diakui, kesatuan politik tidak menghilangkan realitas pluralitas sosial-budaya yang bukan tidak divisif, khususnya jika negara-bangsa baru seperti Indonesia gagal menemukan common platform yang dapat mengintegrasikan berbagai keragaman. Padahal, pada saat yang sama, kemerdekaan yang dicapai negara baru mendorong bangkitnya sentimen etno-relijius yang bisa sangat eksplosif, karena didorong semangat bernyala-nyala untuk mengontrol kekuasaan (Geertz 1973).

Berhadapan dengan tantangan untuk tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga eksistensi negara-bangsa (nation building) yang mengandung keragaman, para penguasa negara baru memiliki kecenderungan kuat melaksanakan politik keseragaman budaya (monokulturalisme). Pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, di masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno dan di masa Orde Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada politik monokulturalisme.

Secara restrospektif, politik mono-kulturalisme Orde Baru atas nama stabilitas demi developmentalism menghancurkan local cultural geniuses, seperti tradisi ‘pela gandong’ di Ambon, ‘republik nagari’ di Sumatera Barat dan lain-lain. Padahal, sistem atau tradisi sosio-kultural lokal seperti ini merupakan kekayaan kultural yang tidak ternilai bukan hanya bagi masyarakatnya sendiri, tetapi juga bagi masyarakat lain. Lebih jauh lagi, local geniuses juga berfungsi sebagai defense mechanism dan early warning system yang dapat memelihara integrasi dan keutuhan sosio-kultural masyarakat bersangkutan. Politik mono-kulturalisme yang menghancurkan local genius mengakibatkan kerentanan dan disintegrasi sosial-budaya lokal. Konflik dan kekerasan bernuansa etnis dan agama yang marak di beberapa daerah pada 1996 sampai akhir Orde Baru tidak terlepas dari hancurnya local geniuses.

Tetapi dari perspektif politik Indonesia, berakhirnya sentralisme kekuasaan Orde Baru yang memaksakan mono-kulturalisme atau keseragaman, memunculkan reaksi balik, yang mengandung implikasi negatif bagi penguatan wawasan kebangsaan dan rekonstruksi identitas bangsa Indonesia yang multi-kultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi dan desentralisasi pemerintahan, terjadi pula peningkatan gejala provinsialisme/putra daerah yang tumpang tindih dengan etnisitas. Kecenderungan ini jika tidak terkendali dapat menimbulkan disintegrasi identitas bangsa dan sosial-kultural, dan bahkan disintegrasi politik.

Seperti dikemukakan di atas, merupakan kenyataan bahwa negara-bangsa Indonesia terdiri dari sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain, sehingga negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat multi-kultural. Tetapi pada pihak lain, realitas multi-kultural tersebut berhadapan dengan kebutuhan mendesak untuk merekontruksi kembali identitas bangsa Indonesia yang memerlukan pemberdayaan wawasan kebangsaan yang dapat menjadi integrating force yang mengikat keragaman etnis dan budaya.

 

Multi-Kulturalisme, CS dan Pendidikan Kewargaan

Pandangan dunia multi-kultural secara substantif  tidak baru di Indonesia. Prinsip Indonesia sebagai negara bhinneka tunggal ika mencerminkan, meski Indonesia adalah multi-kultural, tetapi tetap terintegrasi dalam keikaan, kesatuan, yang menjadi dasar bagi wawasan kebangsaan.

Pembentukan masyarakat multi-kultural Indonesia yang berbasiskan wawasan kebangsaan  tidak bisa secara taken for granted atau trial and error. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan, dan perlu percepatan (akselerasi). Salah satu strategi penting dalam mengakselerasikannya adalah pendidikan multi-kultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, dan bahkan informal dalam masyarakat luas.

Kebutuhan, urgensi, dan akselerasi pendidikan multi-kultural telah cukup lama dirasakan cukup mendesak bagi negara-bangsa majemuk lainnya. Di beberapa negara Barat, seperti Kanada, Inggris dan Amerika Serikat, yang sejak usai Perang Dunia II semakin multi-kultural karena migrasi penduduk luar ke negara-negara tersebut (cf Hefner, 2001:2-3), pendidikan multi-kultural menemukan momentumnya sejak dasawarsa 1970-an, setelah sebelumnya di AS misalnya dikembangkan pendidikan inter-kultural. Berhadapan dengan meningkatnya multi-kulturalisme di negara-negara tersebut, paradigma, konsep dan praktek pendidikan multi-kultural semakin relevan dan timely.

Pada pihak lain, gagasan pendidikan multi-kultural merupakan sesuatu hal baru di Indonesia. Meski belakangan ini sudah mulai muncul suara-suara yang mengusulkan pendidikan multi-kultural di tanahair, tidak berkembang wacana publik tentang subyek ini. Pembahasan dan literatur mengenai subyek ini sangat terbatas. Padahal, realitas kultural dan perkembangan terakhir kondisi sosial, politik, dan budaya bangsa yang penuh gejolak sosial-politik dan konflik dalam berbagai level masyarakat membuat pendidikan multi-kultural kian dibutuhkan.

Keragaman, atau kebhinnekaan atau multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama masyarakat dan kebudayaan di masa silam, lebih-lebih lagi pada masa kini dan mendatang. Multi-kulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan, sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Sebaliknya, tidak ada satu negarapun yang mengandung hanya kebudayaan nasional tunggal.

Tetapi, penting dicatat, keragaman hendaklah tidak diinterpretasikan secara tunggal. Lebih jauh, komitmen untuk mengakui keragaman sebagai salah satu ciri dan karakter utama masyarakat-masyarakat dan negara-bangsa tidak berarti ketercerabutan, relativisme kultural, disrupsi sosial atau konflik berkepanjangan pada setiap komunitas, masyarakat dan kelompok etnis dan rasial. Sebab, pada saat yang sama juga terdapat berbagai simbol, nilai, struktur dan lembaga dalam kehidupan bersama yang mengikat berbagai keragaman tadi.

Semuanya ini, dan lebih khusus lagi, lembaga-lembaga, struktur-struktur, dan bahkan pola tingkah laku (patterns of behavior) juga memiliki fokus tertentu pada kolaborasi, kerjasama, mediasi dan negosiasi untuk menyelesaikan berbagai perbedaan. Dengan demikian, mereka potensial untuk menyelesaikan konflik yang dapat muncul dan berkembang sewaktu-waktu. Semua simbol, nilai, struktur dan lembaga tersebut juga sangat menekankan kehidupan bersama, saling mendukung dan menghormati satu sama lain dalam berbagai hak dan kewajiban personal maupun komunal, dan lebih jauh lagi masyarakat nasional.

Pada tahap ini, komitmen pada nilai-nilai tertentu tidak dapat dipandang berkaitan hanya dengan eksklusivisme personal dan sosial, atau dengan superioritas kultural, tetapi juga dengan kemanusiaan (humanness). Kerangka ini juga mencakup komitmen dan kohesi kemanusiaan melalui toleransi, saling menghormati hak personal dan komunal. Manusia, ketika berhadapan dengan berbagai simbol, doktrin, prinsip dan pola tingkah laku,  mengungkapkan dan  mengidealisasikan komitmen pada kemanusiaan—baik secara personal maupun komunal—dan pada kebudayaan yang dihasilkannya.

Dalam konteks ini, multi-kulturalisme dapat pula dipahami sebagai kepercayaan pada normalitas dan penerimaan keragaman. Pandangan dunia multikulturalisme seperti ini dapat merupakan titik tolak dan fondasi bagi kewarganegaraan berkeadaban. Di sini, multi-kulturalisme merupakan landasan budaya (cultural basis) bagi kewargaan, kewarganegaraan, dan pendidikan.

Multi-kulturalisme sebagai landasan budaya, lebih jauh lagi, terkait erat dengan pencapaian civility (keadaban) yang sangat esensial bagi demokrasi berkeadaban dan keadaban demokratis (democratic civility). Dalam upaya penumbuhan democratic civility, civil society (CS atau masyarakat madani/ masyarakat kewargaan/masyarakat sipil) dan pendidikan menduduki peran sangat instrumental.

Terdapat persepsi dalam masyarakat untuk secara taken for granted menerima bahwa CS selalu mendorong keadaban dan demokrasi. Padahal, terdapat kecenderungan CS terorganisasi berdasarkan distingsi sosial, budaya, etnis, dan agama—sehingga boleh jadi menjadi eksklusif dan merasa paling benar sendiri; akibatnya dapat kontra-produktif tidak hanya terhadap multi-kulturalisme, tetapi juga bahkan terhadap demokrasi. Karena itu, dalam hal CS, perlu pengembangan sikap inklusif, toleran, dan respek terhadap pluralitas. Pada saat yang sama, juga harus dikembangkan CS yang mengatasi berbagai garis demarkasi tersebut, menjadi organisasi yang melintasi batas etnis, agama dan sosial, sehingga pada gilirannya menjadi “social and cultural capital” yang esensial bagi pengembangan dan pemberdayaan civilitas dan demokrasi berkeadaban (cf. Hefner 2001:9-10).

Dalam konteks pengembangan CS yang merupakan social and cultural capital bagi keadaban dan demokrasi, pendidikan merupakan salah satu—jika tidak satu-satunya—sarana terpenting. Tidak perlu uraian panjang lebar, social and cultural capital sangat krusial dan instrumental bagi terwujudnya social and cultural cohesiveness dan, pada gilirannya, integrasi  negara-bangsa. Sebaliknya, negara-bangsa dan masyarakat dapat mengalami disintegrasi jika tidak memiliki social and cultural capital. Dalam kerangka pengembangan social and cultural capital, diperlukan tidak hanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai nilai sosial-budaya, tetapi juga pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, berbangsa-bernegara. Di sinilah terletak peran instrumental pendidikan.

Untuk penumbuhan dan pengembangan social and cultural capital melalui pendidikan. Di sini, pendidikan kewargaan (civic education) menjadi sebuah keharusan. Keadaban dan demokrasi, sekali lagi, tak bisa dicapai secara trial and error atau diperlakukan secara taken for granted; sebaliknya justru harus diprogramkan secara konseptual dan komprehensif pada setiap jenjang pendidikan, dan pada setiap lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Melalui Civic Education dapat ditumbuhkan tidak hanya pemahaman lebih benar tentang demokrasi, HAM, pluralitas, dan respek dan toleransi di antara berbagai komunitas, tetapi juga pengalaman berdemokrasi keadaban  (Azra 2002).

 

Wawasan Kebangsaan: Rejuvenasi Pancasila

Hemat saya, negara-bangsa Indonesia dan Pancasila adalah bentuk, esensi, dan prinsip dasar jatidiri bangsa dan wawasan kebangsaan negara-bangsa Indonesia. Keduanya menghasilkan ‘supra-identity’ yang mengatasi tidak hanya identitas lokal, etnis dan daerah, tapi juga bahkan identitas global.

Tetapi, harus diakui, sejak masa Reformasi, negara-bangsa Indonesia dan Pancasila menjadi goyah. Pada satu sisi, negara mengalami ‘decentering of authority’—pemencaran otoritas, bukan hanya karena adopsi sistem demokrasi yang memberikan otoritas lebih besar kepada lembaga legislatif, parpol, civil society dan sebagainya, tetapi juga pada saat bersamaan pada daerah melalui desentralisasi dan otonomisasi. Akibatnya, negara-bangsa Indonesia sebagai salah satu dari sedikit sumber dan rujukan ‘jatidiri’ bangsa dan wawasan kebangsaan Indonesia mengalami kemerosotan otoritas secara signifikan.

Hal yang sama juga terjadi pada Pancasila. Presiden BJ Habibie dalam interregnumnya tidak hanya menerapkan demokrasi multi-partai dan otonomi, tapi juga menghapus kewajiban asas tunggal Pancasila bagi setiap ormas, BP7 dan sekaligus Penataran P4. Pancasila seolah tidak lagi relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara; bahkan para pejabat publik enggan berbicara tentang Pancasila. Memang, sejak jatuhnya pemerintah Soeharto, para pejabat publik enggan berbicara tentang Pancasila, karena khawatir dituduh sebagai ‘agen’ atau bahkan ‘antek’ Orde Baru’.

Karena itu, dalam restropeksi saya setelah Reformasi berlangsung, sejak 2003 saya menggagas tentang perlunya ‘rejuvenasi Pancasila’. Gagasan saya tentang rejuvenasi Pancasila agaknya merupakan artikel pertama tentang Pancasila yang dimuat dalam Harian Kompas, media nasional yang paling banyak dibaca publik.

Tetapi secara retrospektif, saya kian yakin tentang urgensi Pancasila sebagai salah satu faktor pemersatu bangsa. Dalam konteks itu, tulisan saya tentang ‘Rejuvenasi Pancasila’ sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen jatidiri atau identitas nasional negara-bangsa Indonesia mendapat pengayaan penting dari berbagai kalangan publik, khususnya melalui Tajuk Rencana Kompas maupun artikel Prof. Musa Asy’arie (lihat Kompas 9, 11, 12 Juni 2004). Saya sendiri telah meresponi tanggapan publik tersebut dalam Harian Kompas 17 Juni 2004. Sejak waktu itu, berbagai kalangan baik di dalam maupun luarnegeri mengundang saya untuk memberikan elaborasi tentang gagasan rejuvenasi Pancasila tersebut.

Saya perlu mengelaborasi lebih lanjut tentang relevansi Pancasila sebagai dasar jatidiri bangsa dan identitas nasional Indonesia di tengah keragaman dan banyaknya tantangan yang dihadapi negara-bangsa Indonesia dan kepemimpinan nasional pasca-Pemilu 2014 (Presiden Jokowi-Wakil Presiden Jusuf Kalla). Tidak kurang pentingnya, saya juga melihat Pancasila dalam kaitan dengan tantangan krisis identitas budaya, dan akhirnya membahas indentitas nasional dalam perspektif multikulturalisme dan pendidikan multikultural. Saya berpandangan, rejuvenasi Pancasila harus ditempatkan dalam perspektif multikulturalisme, yang bisa disosialisasikan dan ditanamkan melalui lembaga pendidikan dengan pendidikan multikultural.

Apakah jatidiri bangsa dan “ideologi” semacam Pancasila masih relevan dalam masa globalisasi dan demokratisasi yang nyaris tanpa batas. Pertanyaan tentang relevansi ideologi umumnya dalam dunia yang berubah cepat sebenarnya tidak terlalu baru. Sejak akhir 1960, muncul kalangan yang  mempertanyakan relevansi ideologi baik dalam konteks negara-bangsa maupun dalam tataran internasional. Pemikir seperti Daniel Bell pada akhir 1060an berbicara tentang the end of ideology. Tetapi perang dingin yang terus meningkat antara Blok Barat dengan ideologi kapitalisme dengan Blok Timur dengan ideologi sosialisme-komunisme menunjukkan ideologi tetapi relevan dalam kancah politik dan ekonomi.

Gelombang demokrasi (democratic wave) yang berlangsung sejak akhir 1980an, yang mengakibatkan runtuhnya rejim-rejim sosialis-komunis di Uni Soviet dan Eropa Timur, kembali membuat ideologi sebagai salah satu dasar bagi identitas negara bangsa seolah-olah tidak lagi relevan. Bahkan pemikir seperti Francis Fukuyama memandang perkembangan seperti itu sebagai the end of history, masa akhir sejarah di mana ideologi yang relevan adalah demokrasi ala Barat karena ideologi dan sistem politik lain telah berakhir; dan itulah akhir sejarah. Sejarah baru adalah sejarah demokrasi liberal Barat.

Gelombang demokratisasi model Barat yang terjadi berbarengan dengan meningkatnya globalisasi seakan-akan terus membuat ideologi semakin tidak relevan dalam dunia yang kian tanpa batas. Tetapi, seperti sudah banyak diketahui, globalisasi mengandung banyak ironi dan kontradiksi. Pada satu pihak, globalisasi mengakibatkan kebangkrutan banyak ideologi dan identitas lain—baik universal maupun lokal—tetapi pada pihak lain, nasionalisme lokal, bahkan dalam bentuk paling kasar (crude), semacam ethno-nationalism dan tribalism menunjukkan gejala peningkatan. Gejala terakhir ini sering disebut sebagai penyebab “Balkanisasi”, yang terus mengancam integrasi negara-bangsa majemuk dari sudut etnis, sosio-kultural, dan agama seperti Indonesia. Meski ancaman disintegrasi Indonesia sangat menyurut dengan tercapainya perdamaian di Aceh, tetapi tidak ada jaminan bahwa separatisme GAM lenyap sama sekali di bumi Aceh; dan bahkan juga di Papua dengan OPM dan Maluku dengan RMS. Bahkan, otonomi dan desentralisasi yang masih belum terlalu jelas arahnya cenderung memperkuat sentimen kedaerahan, dengan penekanan kuat pada PAD (Putra Asli Daerah) dalam proses politik dan kekuasaan.

Gelombang demokratisasi yang juga melanda Indonesia berikutan krisis moneter, ekonomi dan politik sejak akhir 1997, sementara itu membuat Pancasila sebagai basis ideologis, common platform dan identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia yang plural seolah semakin kehilangan relevansinya. Terdapat setidaknya tiga faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan marjinal dalam semua perkembangan yang terjadi.

Pertama, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rejim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaannya. Rejim Soeharto juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya diindoktrinasikan secara paksa melalui Penataran P4. Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden BJ Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas setiap organisasi. Penghapusan ini memberikan peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya berbasiskan agama (religious-based ideology). Pancasila jadinya cenderung tidak lagi menjadi common platform dalam kehidupan politik. Ketiga, desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang jika tidak diantisasipasi bukan tidak bisa menumbuhkan sentimen local-nationalism yang tumpang tindih dengan ethno-nationalism. Dalam proses ini, Pancasila baik sengaja maupun by-implication kian kehilangan posisi sentralnya.

Kecenderungan posisi Pancasila yang kian sulit cukup alarming, lampu kuning bagi masa depan Indonesia yang tetap terintegrasi. Dalam pandangan saya, Pancasila—meski menghadapi ketiga masalah tadi—tetap merupakan kekuatan pemersatu (integrating force) yang masih utuh sebagai common platform bagi negara-bangsa Indonesia. Kekuatan-kekuatan pemersatu lainnya, utamanya birokrasi kepemerintahan Indonesia mengalami kemerosotan signifikan. Pemerintah pusat di Jakarta, kini tidak lagi sekuat dan seefektif dulu. Pada saat yang sama, liberalisasi politik yang menghasilkan fragmentasi elit politik yang terus berlanjut, menghalangi kemunculan kepemimpinan nasional pemersatu; corak kepemimpinan solidarity maker yang dapat mencegah disintegrasi tetap belum tampil. Bahkan, para elit politik di tingkat nasional dan lokal, masih terus terlibat dalam pertengkaran dan kecurigaan; pada tingkat lokal, kecenderungan ini bukan tidak sering berujung dengan kekerasan dan anarki di antara para pendukung masing-masing elit politik.

Saya percaya tidak ada yang salah dengan Pancasila as such. Yang keliru adalah membuat pemaknaan tunggal atas Pancasila yang kemudian dipaksakan sebagai alat politik untuk mempertahankan status-quo kekuasaan. Karena itu tidak ada masalah dengan Pancasila itu sendiri, dan sebab itu, tidak pada tempatnya mengesampingkan Pancasila atas dasar perlakuan pemerintah Orde Baru.

Lebih jauh, hemat saya, Pancasila telah terbukti sebagai common platform ideologis negara-bangsa Indonesia yang paling feasible dan sebab itu lebih viable bagi kehidupan bangsa hari ini dan di masa datang. Sampai saat ini—dan juga di masa depan—saya belum melihat alternatif common platform ideologis lain, yang tidak hanya akseptabel bagi bangsa, tetapi juga viable dalam perjalanan negara-bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya.

Karena posisi Pancasila yang krusial, saya melihat urgensi mendesak rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila. Jika tidak, ada kemungkinan bangkitnya ideologi-ideologi lain, termasuk yang berbasiskan keagamaan. Gejala meningkatnya pencarian dan upaya-upaya untuk penerimaan religious-based ideologies ini merupakan salah satu tendensi yang terlihat jelas di Indonesia pada masa pasca-Soeharto. Kini bayang-bayang religious-based ideology (ies) itu diwujudkan antara lain dengan menetapkan dan memberlakukan berbagai peraturan daerah (Perda) yang dalam satu dan lain hal ‘berwarna Syari`ah’.

Rejuvenasi Pancasila dapat dimulai dengan menjadikan Pancasila kembali sebagai public discourse, wacana publik. Dengan menjadikan Pancasila sebagai wacana publik, sekaligus dapat dilakukan reassessment, penilaian kembali atas pemaknaan Pancasila selama ini, untuk kemudian menghasilkan pemikiran dan pemaknaan baru. Dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai wacana publik merupakan tahap awal krusial untuk pengembangan kembali Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang dapat dimaknai secara terus menerus, sehingga tetap relevan dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Rehabilitasi dan rejuvenasi Pancasila memerlukan keberanian moral kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional pasca-Soeharto, sejak dari Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono gagal membawa Pancasila kembali ke dalam wacana dan kesadaran publik. Ada kesan traumatik untuk kembali membicarakan Pancasila.

Dalam konteks itu, apresiasi perlu diberikan kepada Presiden Jokowi yang membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) pada Juli 2017. UKP PIP ini cukup menjanjikan, walau memerlukan waktu untuk konsolidasi lembaga dan program.

Harus diakui, rejuvenasi Pancasila bukanlah hal mudah. Apalagi di tengah masih berlanjutnya disorientasi dan dislokasi—untuk tidak menyebut krisis—budaya dan peradaban bangsa kita. Jika Pancasila mengalami ‘krisis’ ketidakpedulian dari anak bangsa, banyak kalangan masyarakat kita terus juga mengalami krisis identitas dan jatidiri bangsa.

Dalam konteks kemajemukan dan keragaman—untuk tidak menyebut multikulturalisme—Indonesia, saya memandang perlu dilakukan tidak hanya rejuvenasi dan revitalisasi Pancasila; tak kurang pentingnya adalah diseminasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila tersebut. Tapi, tentu saja tidak melalui cara-cara indoktrinatif dan rejimentatif; tetapi sebaliknya melalui pendidikan multi-kultural, atau pendidikan lainnya semacam civic education (pendidikan kewargaaan), democracy education (pendidikan demokrasi), dan semacamnya.

 

Pendidikan Multi-Kultural: Penguatan Bhinneka Tunggal Ika

Secara sederhana pendidikan multi-kultural untuk penguatan Bhinneka Tunggal Ika dapat didefinisikan sebagai ‘pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan masyarakat Indonesia di masa silam dan hari ini yang tengah mengalami perubahan demografis dan sosio-kultural’. Melalui pendidikan semacam ini dapat ditumbuhkan saling mengetahui dan saling memahami di antara berbagai entitas budaya yang beragam lengkap dengan pendukungnya masin-masing.

Menurut Tilaar (2002:495-7), pendidikan multi-kultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang inter-kulturalisme seusai Perang Dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “inter-kulturalisme” ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

Mempertimbangkan semua perkembangan ini, pada dasawarsa 1940-an dan 1950-an di Amerika Serikat berkembang konsep pendidikan inter-kultural dan inter-kelompok (inter-cultural and inter-group education). Pada dasarnya pendidikan interkultural merupakan cross-cultural education yang bertujuan mengembangkan nilai-nilai universal yang dapat diterima berbagai kelompok masyarakat berbeda (cf. La Belle 1994:21-27).

Pada tahap pertama, pendidikan interkultural ditujukan untuk mengubah tingkah laku individu agar tidak meremehkan apalagi melecehkan budaya orang atau kelompok lain, khususnya dari kalangan minoritas. Selain itu, juga ditujukan untuk tumbuhnya toleransi dalam diri individu terhadap berbagai perbedaan rasial, etnis, agama, dan lain-lain.

Tetapi, harus diakui, pada prakteknya pendidikan interkultural lebih terpusat pada individu daripada masyarakat. Lagi pula, konflik dalam skala luas terjadi bukan pada tingkat individu, melainkan pada tingkat masyarakat sehingga dapat benar-benar mengganggu hubungan bersama di antara warga masyarakat negara-bangsa. Sebab itu pula, pendidikan interkultural dipandang kurang berhasil dalam mengatasi konflik antar golongan dan masyarakat; dan kenyataan inilah pada gilirannya mendorong munculnya gagasan tentang pendidikan multi-kultural.

Karena itu, seperti dikemukakan Tilaar (2002:498), dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural dominan atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya dapat membuat orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream.

Pendidikan interkultural seperti ini pada akhirnya memunculkan tidak hanya sikap tidak peduli (indifference) terhadap nilai-nilai budaya minoritas, tetapi bahkan cenderung melestarikan prasangka-prasangka sosial dan kultural yang rasis dan diskriminatif. Dan dari kerangka inilah, maka pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti (difference), atau politics of recognition, politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas (Cf Taylor et al 1994).

Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas. Berdasarkan pandangan dasar bahwa sikap indifference dan non-recognition berakar tidak hanya dari ketimpangan struktural rasial, paradigma pendidikan multikultural mencakup subyek-subyek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang; sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

Paradigma seperti ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang ethnic studies, untuk kemudian menemukan tempatnya di dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Tujuan inti dari pembahasan tentang semua subyek ini adalah untuk mencapai pemberdayaan (empowerment) bagi kelompok-kelompok minoritas dan disadvantaged.

Istilah pendidikan multi-kultural (multicultural education) dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif dan normatif, yang menggambarkan isyu-isyu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi bagi pendidikan bagi peserta didik di dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif dan normatif ini, maka kurikulum pendidikan multikultural mestilah mencakup subyek-subyek seperti; toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural, dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; HAM; demokrasi dan pluralitas; kemanusiaan universal, dan subyek-subyek lain yang relevan.

Perumusan dan implementasi pendidikan multi-kultural di Indonesia—hemat saya—masih memerlukan pembahasan serius dan khusus. Hal ini bukan hanya karena menyangkut masalah isi pendidikan multikultural itu sendiri, tetapi juga mengenai strategi yang akan ditempuh; apakah misalnya dalam bentuk matapelajaran terpisah, berdiri sendiri (separated), atau sebaliknya terpadu atau terintegrasi (integrated). Terlepas dari berbagai isyu dan masalah ini, yang jelas—menurut saya—perkembangan Indonesia sekarang kelihatannya membutuhkan pendidikan multikultural, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembentukan keikaan di tengah kebhinnekaan yang betul-betul aktual; tidak hanya sekedar slogan dan jargon. Dan ini, pada gilirannya akan memperkuat aktualisasi Pancasila sebagai salah satu identitas dan jati diri pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

*) Makalah Seminar ‘Optimalisasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mencegah Radikalisme dan Terorisme’ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Rabu, 13 Desember 2017

Bibliografi

Abdullah, Taufik, 2001, Nasionalisme & Sejarah, Bandung: Satya Historika.

Azra, Azyumardi, 2007, ‘Religious-based Civil Society and Anti-Corruption Campaign: The Indonesian Experience in the Creation of Good Governance”, dalam Helen James (ed), Civil Society, Religion and Global Governance: Paradigms of Power and Persuasion, London & New York: Routledge.

Azra, Azyumardi, 2006, Indonesia, Islam and Democracy: Dynamic in a Global Context, Jakarta and Singapore: ICIP, TAF and Equinox-Solstice.

Azra, Azyumardi, 2004a, “Demokrasi Multikultural”, Harian Republika, 12 Agustus, 2004.

Azra, Azyumardi, 2004b, “Rejuvenasi Pancasila dan Kepemimpinan Nasional”, Kompas, 17 Juni 2004.

Azra, Azyumardi, 2004c, “Peradaban Indonesia: Akselerasi Multikulturalisme”, makalah Seminar Nasional “Perwujudan Masyarakat Multikultural dan Multikulturalisme dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”, UIN Syarif Hidayatullah & Kementerian Kordinator Bidang Kesra, Jakarta, 24 Juli 2004.

Azra, Azyumardi, 2003, “From Civic Education to Multicultural Education with Reference to the Indonesian Experience”, makalah pada “Multicultural Education in Southeast Asian Nations: Sharing Experiences”, Universitas Indonesia, 17-19 Juni, 2003.

Jeffcoate, R., 1979, Positive Image: Towards a Multiracial Curriculum, London: Harper & Row.

Fleras, Augie & Jean Leonard Elliott, 1992, Multiculturalism in Canada: The Challenge of Diversity, Scarborough, Ontario: Nelson Canada.

McLeod, Keith A., 2001, “Multiculturalism as Citizenship; Multiculturalism as Education”, dalam Otto Luthar, Keith A. McLeod & Mitja Zagar (eds.), Liberal Democracy Citizenship & Education, Ljubljana, Slovenia & Oakville, Ontario: Scientific Research Institute Slovenia & Mosaic Press.

McLeod, Keith A. & Eva Krugly-Smolska, 1879, Multicultural Education: A Place to Start—A Guideline for Classrooms, Schools and Communities, Ottawa: Canadian Association of Second Language Teachers.

Minority Ethnic Teachers’ Association, 1986, Comments on Education in a Multicultural Society, Glasgow: META.

Moodley, Kogila (ed.), 1992, Beyond Multicultural Education, Calgary: Detselig Enterprises Ltd.

Mullard, C., 1982, “Multiracial Education in Britain”, dalam Race, Migration and Schooling, London: Holt, Rinehart & Winston.

Nieto, S., 1992, Affirming Diversity: The Socio-Political Context of Multicultural Education, New York: Longman.

Schools Conucil, 1981, Education of a Multicultural Society, London: CRE.

Smyth, Geri, 2001, “Theoretical Approaches to Multicultural Education from a British Perspectives”, dalam Otto Luthar, Keith A. McLeod & Mitja Zagar (eds.), Liberal Democracy Citizenship & Education, Ljubljana, Slovenia & Oakville, Ontario: Scientific Research Institute Slovenia & Mosaic Press.

Strathclyde Regional Council, 1989, Education in a Multicultural Society, Glasgow: SRC.

de Vreede, E., 1998, “Underlying Assumptions in Plural Education”, makalah disampaikan pada Konperensi the Association for Teacher Education in Europe, Limerick.

Categories: EDU CORNER