This post has already been read 2 times!

JAKARTA, MonasNews – Indonesia tengah bernegosiasi kerja sama dengan Amerika Serikat untuk bertukar dokumen transfer pricing perusahaan multinasional.

Indonesia berkeinginan bekerjasama dengan semua negara, kecuali Israel, untuk  pertukaran Country by Country Report (CbCR), guna mencegah penggerusan pajak dan pengalihan laba usaha, terutama oleh perusahaan multinasional.

Untuk diketahui, CbCR merupakan  salah satu dokumen transfer pricing yang disampaikan wajib pajak perusahaan induk kepada otoritas pajak negaranya dan ditujukan untuk dipertukarkan dengan otoritas pajak di negara lain.

Menurut Kepala Subdirektorat Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, Leli Listianawati, pemerintah telah tiga kali melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Sejauh ini,   ada satu isu yang mengganjal  belum ditandatanganinya kesepakatan pertukaran CbCR dengan Washington, yakni terkait Undang-Undang 24 Tahun 2009 tentang bahasa.

“Apabila (Indonesia) membuat suatu nota kesepahaman (internasional) harus dalam dua bahasa. Amerika masih menego mengenai waktu, karena mereka harus me-review (nota kesepahaman) bahasa Indonesia melalui legal mereka,” kata Leli, Kamis (19/4/2018).

Langkah untuk mendapatkan  pertukaran CbCR dilakukan pemerintah dengan semua negara.  Israel dikecualikan, karena  tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Sejauh ini  lebih dari 100 negara  berkomitmen melakukan pertukaran CbCR, baik melalui kesepakatan multilateral (Multilateral Competent Authority Agreement/MCAA) maupun bilateral (Billateral Competent Authority Agreement/BCAA).

Indonesia perlu membidik banyak negara,  karena pemerintah berkeinginan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kegiatan perusahaan multinasional di berbagai negara yang selama ini sangat sulit didapatkan.

Ditambahkan Leli, terhitung  April 2018,  terdapat 52 yurisdiksi yang MCAA-nya telah teraktivasi dengan Indonesia. Pada Mei mendatang, tiga yurisdiksi yang MCAA-nya juga akan diaktivasi. Sedangkan yang masih dalam tahap negosiasi adalah  BCAA Amerika dengan Indonesia.

Dokumen  CbCR diperlukan pemerintah, karena di dalamnya memuat informasi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri. CbCR juga  memuat  daftar anggota grup usaha dan kegiatan utama per negara atau yurisdiksi, termasuk yang berstatus Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Perusahaan induk atau Ultimate Parent Entity yang dituju untuk menyerahkan CbCR yaitu yang peredaran bruto konsolidasinya lebih dari Rp 11 triliun atau setara 750 juta euro.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama menambahkan,  data CbCR dari berbagai negara utamanya bakal digunakan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Tidak tertutup  kemungkinan data itu bakal  digunakan untuk memecahkan kasus-kasus lama penghindaran pajak. “Lebih sifatnya preventif, walaupun bisa juga dipakai untuk represif,” katanya.

Categories: PAJAK