This post has already been read 11 times!

Jakarta, Monasnews – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan, pemerintah  akan sewa satelit internet berkecepatan tinggi pada 2019 untuk  mempercepat layanan internet super cepat ke berbagai lembaga  —seperti sekolah, desa dan puskesmas dan lainnya—  yang selama ini belum dapat mengakses  internet,. Indonesia menargetkan akan memiliki satelit internat pada  tahun 2021-2022.

Rudiantara menjelaskan,  pemerintah telah mengagendakan proses dimulainya peluncuran satelit internet berkecepatan tinggi pada 2018 dan diperkirakan peluncuran satelit baru akan dilakukan pada akhir 2021 atau awal 2022.

“Pada 2018 kita akan tetapkan siapa yang akan menjadi badan usaha untuk merancang membangun, meluncurkan dan mengoperasikan satelit, yang satelitnya diluncurkan perkiraannya akhir 2021 atau awal 2022,” katanya.

Untuk itu, sebelum, satelit berkecepatan tinggi yang diluncurkan oleh Indonesia tersebut mengangkasa, pihaknya akan menyewa satelit pada 2019. Sehingga nantinya, ketika satelit telah diluncurkan dan mengangkasa, maka layanan dapat dipindahkan dengan cepat.

Dengan demikian, menurut dia, hal ini akan mempercepat layanan internet berkecepatan tinggi yang dibutuhkan oleh berbagai instansi seperti sekolah dan madrasah, puskesmas, Polres, Polsek, Kodim maupun desa yang kini belum memperoleh akses.

“Lumayan itu ada waktu tiga tahun, nanti kita cari satelit siapa yang bisa kita sewa, jadi setelah satelit kita di atas tinggal memindahkan ke satelit kita, karena kan layanan ini harus secepat-cepatnya, infrastruktur harus dibangun secepat-cepatnya, agar kita bisa kompetisi,” katanya.

Ia mengatakan, pada 2019 secara bertahap berbagai instansi tersebut akan terlayani sehingga pada 2024 nantinya semua sudah harus terhubung dengan internet berkecepatan tinggi.

Menurut dia, terdapat sekitar 140-150 ribu titik baik sekolah, puskesmas maupun desa yang nantinya terhubung dengan internet kecepatan tinggi.

Sementara itu, antena yang menjadi pendukung untuk internet di titik tersebut, nantinya harus diproduksi di daerah-daerah untuk mengembangkan perekonomian.

“Bayangkan 140 ribu-150 ribu antena kita butuhkan, kalau harga antena satu Rp2 juta, Rp3 juta, sudah berapa ratus miliar akan kita sebar ini ke daerah,” katanya.

Categories: EKONOMI